Jum’at | 09 Januari 2026 | Pukul | 07:10 | WIB
Mediapatriot.co.id | Jakarta | Berita Terkini – Mengawali tahun 2026 dengan langkah strategis dan visioner, Kementerian Hukum Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum Tahun 2026, yang digelar pada Kamis (8/1/2026) di Graha Pengayoman, Jakarta.
Kegiatan ini dirangkai dengan Deklarasi Janji Kinerja serta Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sebagai manifestasi nyata tekad reformasi birokrasi yang berkelanjutan.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Ombudsman Republik Indonesia, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), menandai kuatnya sinergi antar-lembaga dalam agenda nasional pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dari daerah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila, hadir secara langsung bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tjasdirin.
Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Delmawati, bersama jajaran pegawai Kanwil Kemenkum Jawa Tengah mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari Aula Kantor Wilayah, sebagai bentuk partisipasi aktif dan komitmen kolektif seluruh jajaran.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum memberikan apresiasi atas capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2025, di mana Kementerian Hukum berhasil meraih nilai 77,17 persen.
Capaian tersebut dinilai sebagai indikator positif dari proses pembenahan birokrasi yang terus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
Namun demikian, Menteri Hukum menegaskan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak semata diukur dari angka atau instrumen administratif, melainkan dari nilai, dampak, dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna layanan hukum.
“Birokrasi modern harus menghadirkan keadilan, kepastian, dan kemudahan, bukan sekadar prosedur,” tegasnya.
Salah satu capaian strategis yang disoroti adalah pengembangan Pos Bantuan Hukum, yang hingga kini telah menjangkau lebih dari 71.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
Keberadaan Posbakum ini menjadi bukti kehadiran negara dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Seluruh layanan tersebut, lanjut Menteri Hukum, telah terintegrasi dalam sistem digital yang terus dikembangkan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Lebih jauh, Menteri Hukum mengungkapkan bahwa pada awal April 2026, Kementerian Hukum akan meluncurkan tonggak penting transformasi digital berupa super aplikasi layanan hukum yang akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
Aplikasi yang diberi nama PASTI ini dirancang sebagai platform terpadu yang memungkinkan seluruh layanan publik dan layanan internal Kementerian Hukum diakses dalam satu genggaman.
Melalui PASTI, masyarakat dapat memantau proses permohonan layanan hukum secara real time melalui dashboard yang transparan, sehingga meminimalisasi potensi penyimpangan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum negara.
Menteri Hukum juga mendorong seluruh jajaran untuk terus melahirkan inovasi-inovasi pelayanan publik yang solutif dan berdampak nyata.
Inovasi terbaik, tegasnya, akan diberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi dan kreativitas aparatur.
Ia kembali mengingatkan pesan Presiden Republik Indonesia bahwa aparatur negara harus mengabdi sepenuh hati, serta menjadikan kepercayaan masyarakat sebagai amanah yang wajib dijaga dengan integritas.
Selain penandatanganan Komitmen Bersama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Penandatanganan Pakta Integritas, yang menjadi fondasi moral dan etis dalam pelaksanaan tugas.
Perjanjian kinerja tersebut berfungsi sebagai instrumen pengendalian kinerja secara berjenjang, guna memastikan setiap sasaran strategis dan target organisasi dapat dicapai secara optimal, terukur, dan berkualitas.
Dengan langkah ini, Kementerian Hukum menegaskan posisinya sebagai institusi yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan, tetapi juga konsisten dalam membangun birokrasi yang bersih, melayani, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Tahun 2026 pun dicanangkan sebagai momentum penguatan integritas menuju pelayanan hukum yang semakin profesional dan terpercaya.
(Redaksi | Mediapatriot.co.id)
Wartawan di lapangan dibekali Kode Sandi untuk membuka DAFTAR WARTAWAN >>>
Tentang Kami
Mediapatriot.co.id adalah portal berita online nasional yang menyajikan informasi aktual, terpercaya, dan berimbang. Kami hadir untuk memberikan akses berita cepat dan akurat.
Didirikan oleh jurnalis senior Hamdanil Asykar, Mediapatriot.co.id berkomitmen menjaga integritas jurnalistik dan menjunjung tinggi Kode Etik Dewan Pers. Dengan jaringan kontributor di berbagai daerah, kami menghadirkan berita lokal dengan cakupan nasional.
Misi kami adalah menjadi media digital yang membangun kesadaran publik melalui berita edukatif, mendalam, dan bebas hoaks.
Untuk pertanyaan, saran, atau kerja sama media, silakan hubungi kami melalui halaman Kontak.
Informasi Iklan / Advertorial Klik redaksi@mediapatriot.co.id
