Kamis | 15 Januari 2026 | Pukul | 08:10 | WIB
Mediapatriot.co.id | Jakarta | Berita Terkini — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan resmi dengan Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Pertemuan tersebut menegaskan keseriusan pemerintah dalam memperkuat sinergi lintas lembaga guna mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya yang bersumber dari kinerja penegakan hukum.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut murni bersifat koordinatif dan strategis, tanpa membahas penanganan perkara tertentu.
Fokus utama diskusi adalah evaluasi capaian PNBP tahun 2025 sekaligus pemetaan potensi penerimaan negara pada 2026 yang bersumber dari Kejaksaan Agung.
“PNBP Kejaksaan tahun lalu cukup signifikan, nilainya puluhan triliun rupiah. Nah, sekarang kita koordinasikan potensi yang masih bisa dimaksimalkan di tahun ini. Sebatas itu saja,” ujar Anang kepada awak media.
Menurut Anang, apabila potensi PNBP yang berasal dari putusan pengadilan, uang rampasan, denda, dan pengembalian kerugian negara dapat direalisasikan, maka seluruhnya akan ditagih dan disetorkan ke kas negara melalui mekanisme yang dikoordinasikan bersama Kementerian Keuangan.
Langkah ini dinilai krusial dalam menjaga kesinambungan fiskal nasional di tengah tantangan ekonomi global yang dinamis.
Sebagai catatan, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) mencatat capaian PNBP sepanjang 2025 mencapai Rp19,12 triliun.
Angka tersebut mencerminkan kontribusi nyata institusi penegak hukum dalam mendukung keuangan negara, sekaligus menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi memiliki dampak langsung terhadap penerimaan fiskal.
Di sisi lain, Anang secara tegas membantah spekulasi yang menyebut pertemuan tersebut membahas perkara hukum di lingkungan Kementerian Keuangan.
Ia menegaskan bahwa agenda pertemuan tidak berkaitan dengan penyidikan kasus tertentu yang saat ini tengah ditangani Kejaksaan Agung.
“Tidak ada pembahasan perkara. Ini murni koordinasi kelembagaan terkait PNBP,” tegasnya.
Diketahui, saat ini Kejaksaan Agung memang tengah menangani setidaknya dua perkara dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan unit di bawah Kementerian Keuangan.
Pertama, penyidikan dugaan korupsi dalam ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) periode 2022, yang terungkap setelah penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Penyidik disebut telah memeriksa dan mengamankan sejumlah dokumen dari beberapa ruangan strategis.
Kedua, penyidikan dugaan korupsi memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak pada periode 2016–2020 yang melibatkan Direktorat Jenderal Pajak.
Sejak Oktober 2025, penyidikan perkara ini terus digencarkan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum di sektor perpajakan.
Meski demikian, Kejaksaan Agung menegaskan pemisahan yang tegas antara fungsi koordinasi fiskal dengan proses penegakan hukum.
Pertemuan Menkeu dan Jaksa Agung justru dipandang sebagai simbol penguatan tata kelola negara, di mana optimalisasi penerimaan dan penegakan hukum berjalan beriringan tanpa saling mencampuri kewenangan.
Sinergi antara Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung ini diharapkan tidak hanya meningkatkan PNBP secara kuantitatif, tetapi juga memperkuat pesan bahwa setiap rupiah kerugian negara yang berhasil dipulihkan akan dikembalikan sepenuhnya untuk kepentingan publik.
Dalam konteks tersebut, pemberantasan korupsi tidak lagi semata soal penindakan, melainkan juga instrumen strategis menjaga kedaulatan fiskal dan kepercayaan publik terhadap negara.
(Redaksi | Mediapatriot.co.id)
Wartawan di lapangan dibekali Kode Sandi untuk membuka DAFTAR WARTAWAN >>>
Tentang Kami
Mediapatriot.co.id adalah portal berita online nasional yang menyajikan informasi aktual, terpercaya, dan berimbang. Kami hadir untuk memberikan akses berita cepat dan akurat.
Didirikan oleh jurnalis senior Hamdanil Asykar, Mediapatriot.co.id berkomitmen menjaga integritas jurnalistik dan menjunjung tinggi Kode Etik Dewan Pers. Dengan jaringan kontributor di berbagai daerah, kami menghadirkan berita lokal dengan cakupan nasional.
Misi kami adalah menjadi media digital yang membangun kesadaran publik melalui berita edukatif, mendalam, dan bebas hoaks.
Untuk pertanyaan, saran, atau kerja sama media, silakan hubungi kami melalui halaman Kontak.
Informasi Iklan / Advertorial Klik redaksi@mediapatriot.co.id
