Senin | 19 Januari 2026 | Pukul | 08:10 | WIB
Mediapatriot.co.id | Jakarta Pusat | Berita Terkini – Ketua Umum Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), Filda C. Yusgiantoro, menegaskan bahwa ketahanan energi nasional tidak lagi dapat dibentengi dengan kebijakan yang bersifat normatif dan rutin.
Memasuki 2026, Indonesia dihadapkan pada dinamika global yang semakin kompleks, sehingga menuntut pendekatan kebijakan yang adaptif, strategis, dan berorientasi pada dampak nyata.
Filda menilai, langkah fundamental yang harus segera dilakukan pemerintah adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan energi yang diterbitkan sepanjang 2025.
Menurutnya, kebijakan tersebut perlu diuji tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi juga dari kemampuannya meredam guncangan global yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan dan harga energi nasional.
“Ketegangan geopolitik dan konflik internasional terbukti memiliki korelasi langsung terhadap sektor energi.
Karena itu, kebijakan yang sudah berjalan harus dievaluasi secara kritis agar benar-benar mampu menjaga ketahanan energi nasional, bukan sekadar memenuhi kerangka administratif,” ujar Filda dalam acara Kaleidoskop Energi di Jakarta, Jumat (16/1/2026).
Ia menyoroti bahwa tantangan utama sektor energi Indonesia bukan terletak pada minimnya aturan, melainkan pada lemahnya implementasi di lapangan.
Filda menggaris bawahi masih adanya kelompok masyarakat yang belum menikmati akses energi secara merata dan berkelanjutan.
“Kebijakan energi harus bersifat aplikatif dan berorientasi pada dampak langsung bagi masyarakat.
Regulasi yang baik, tanpa eksekusi yang efektif, hanya akan berhenti sebagai dokumen formal,” tegasnya.
Dalam proyeksinya, Filda menilai 2026 akan tetap dibayangi ketidakpastian geopolitik global.
Konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya Iran, dipandang memiliki potensi besar memengaruhi pasokan dan harga energi dunia, yang pada akhirnya berdampak terhadap stabilitas energi dalam negeri.
Sebaliknya, ketidakstabilan di Venezuela dinilai tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pasar global, mengingat kontribusi cadangan minyak negara tersebut hanya sekitar satu persen dari total cadangan dunia.
Selain itu, ketegangan hubungan antara Amerika Serikat dan China juga dinilai masih menjadi faktor eksternal yang perlu diantisipasi secara cermat.
Namun, Filda menilai Indonesia memiliki modal diplomasi yang kuat. Pengalaman pada 2025, ketika Indonesia terdampak kebijakan kenaikan tarif impor dan berhasil meredam tekanan melalui jalur negosiasi, menjadi bukti bahwa diplomasi ekonomi merupakan instrumen strategis yang harus terus diperkuat.
Di luar aspek geopolitik dan regulasi, Filda menempatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai pilar utama keberhasilan sektor energi nasional.
Ia menekankan bahwa agenda transisi energi menuju target Net Zero Emission (NZE) 2060 tidak semata-mata ditentukan oleh kemajuan teknologi dan infrastruktur, melainkan oleh kesiapan dan kompetensi manusia yang mengelolanya.
“Transisi energi adalah proses transformasi sistemik. SDM menjadi aktor kunci yang menentukan apakah perubahan ini akan berjalan efektif, inklusif, dan berkelanjutan,” katanya.
Meski dihadapkan pada tekanan global yang kian dinamis, Filda tetap menyampaikan optimisme terhadap kondisi dalam negeri.
Saat ini, indeks ketahanan energi nasional berada pada level 7 atau kategori “tahan”, meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya yang berada di angka 6,7.
Capaian tersebut, menurutnya, menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menghadapi ketidakpastian global pada 2026.
Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan indeks harus diiringi dengan kebijakan yang progresif, implementasi yang konsisten, serta penguatan kapasitas SDM agar ketahanan energi nasional tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga nyata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
(Redaksi | Mediapatriot.co.id)









