Senin | 19 Januari 2026 | Pukul | 08:10 | WIB
Mediapatriot.co.id | Jakarta | Berita Terkini – Indonesia — Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menjadi sorotan internasional setelah laporan Bloomberg mengungkap draf piagam internal yang menyebut adanya usulan iuran hingga US$1 miliar—setara sekitar Rp16,9 triliun—bagi negara-negara yang ingin menjadi anggota “Dewan Perdamaian” terkait Gaza.
Informasi tersebut memicu gelombang reaksi global, terutama di tengah situasi geopolitik Timur Tengah yang masih rapuh pascaperang.
Menurut laporan Bloomberg, Trump direncanakan menjabat sebagai ketua perdana Dewan Perdamaian, dengan masa jabatan setiap negara anggota dibatasi maksimal tiga tahun sejak piagam berlaku.
Perpanjangan masa keanggotaan, sebagaimana disebutkan dalam draf tersebut, hanya dapat dilakukan melalui persetujuan ketua dewan.
Namun, Gedung Putih secara tegas membantah klaim tersebut dan menyebut laporan itu menyesatkan.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan melalui platform X, Senin (19/1/2026), pihak Gedung Putih menegaskan tidak ada kewajiban pembayaran minimum untuk bergabung dalam dewan tersebut.
“Tidak ada biaya keanggotaan minimum untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian.
Inisiatif ini hanya menawarkan keanggotaan tetap kepada negara-negara mitra yang menunjukkan komitmen mendalam terhadap perdamaian, keamanan, dan kemakmuran,” tulis Gedung Putih.
Sikap serupa disampaikan Departemen Luar Negeri AS. Menanggapi pertanyaan Reuters terkait angka US$1 miliar, juru bicara Deplu AS tidak memberikan konfirmasi, hanya merujuk pada unggahan Presiden Trump dan utusan khususnya, Steve Witkoff, yang sama sekali tidak menyebut besaran dana atau skema iuran.
Arsitektur Politik Baru untuk Gaza
Di luar polemik soal iuran, Gedung Putih memaparkan bahwa Dewan Perdamaian dirancang sebagai instrumen strategis untuk mengelola tata kelola dan rekonstruksi Gaza pascaperang.
Dewan utama akan diketuai langsung oleh Presiden Trump, dengan mandat luas mencakup pembangunan kapasitas pemerintahan lokal, penguatan hubungan regional, percepatan rekonstruksi infrastruktur, peningkatan daya tarik investasi, serta mobilisasi pendanaan berskala besar dari mitra internasional dan sektor swasta.
Struktur ini, menurut pejabat AS, bertujuan menciptakan kerangka kerja jangka panjang yang tidak hanya bersifat kemanusiaan, tetapi juga berorientasi pada stabilitas politik dan kemandirian ekonomi Gaza.
Sejumlah tokoh internasional
dikonfirmasi terlibat dalam inisiatif ini. Di antaranya Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Steve Witkoff, Jared Kushner (menantu Presiden Trump), mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, miliarder AS Marc Rowan, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Robert Gabriel dari Dewan Keamanan Nasional AS.
Keterlibatan figur lintas sektor—politik, keuangan, dan pembangunan—menunjukkan pendekatan multidimensional yang diusung Washington dalam proyek ini.
Komite Nasional dan Peran Teknokrat Palestina
Sebagai bagian dari desain kelembagaan, AS juga membentuk Komite Nasional untuk Administrasi Gaza.
Komite ini akan diisi oleh teknokrat Palestina dan bertugas mengawasi pemulihan layanan publik, stabilisasi kehidupan sehari-hari warga, serta koordinasi program rekonstruksi di tingkat lokal.
Ali Shaath, mantan wakil menteri Otoritas Palestina, ditunjuk sebagai pimpinan komite.
Penunjukan ini dipandang sebagai upaya untuk memberikan ruang partisipasi bagi aktor lokal dalam proses pengambilan keputusan, meski tetap berada dalam kerangka besar yang dirancang oleh Dewan Perdamaian.
Dewan Eksekutif dan Jejaring Global
Melansir AFP, pemerintahan Trump juga menyiapkan Dewan Eksekutif Gaza dengan peran lebih bersifat penasihat strategis.
Anggotanya mencakup Witkoff, Kushner, Blair, Rowan, diplomat Bulgaria Nickolay Mladenov, koordinator kemanusiaan PBB Sigrid Kaag, serta perwakilan dari Turki, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), dan Israel.
Jejaring ini dirancang untuk menjadi forum konsultatif lintas kawasan, yang menghubungkan aktor regional, lembaga internasional, dan mitra Barat dalam merumuskan kebijakan jangka panjang bagi Gaza.
Undangan bagi Para Pemimpin Dunia
Sejumlah pemimpin dunia dilaporkan telah menerima undangan untuk bergabung atau terlibat dalam Dewan Perdamaian.
Di antaranya Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Raja Yordania Abdullah II, serta Presiden Argentina Javier Milei.
Undangan ini memperlihatkan ambisi Washington untuk menjadikan Dewan Perdamaian sebagai platform global, bukan sekadar inisiatif bilateral atau regional.
Meski demikian, belum semua pihak menyatakan sikap resmi, dan sejumlah negara dikabarkan masih mengkaji implikasi politik serta hukum dari keterlibatan mereka.
Antara Diplomasi, Legitimasi, dan Persepsi Publik
Kontroversi soal dugaan iuran miliaran dolar menjadi ujian awal bagi legitimasi Dewan Perdamaian di mata publik internasional.
Di satu sisi, Gedung Putih menekankan bahwa inisiatif ini murni forum strategis untuk mendorong stabilitas dan rekonstruksi Gaza.
Di sisi lain, laporan tentang skema keanggotaan berbayar memicu kekhawatiran bahwa mekanisme tersebut dapat menciptakan eksklusivitas politik dan ketimpangan pengaruh antarnegara.
Para analis menilai, keberhasilan atau kegagalan Dewan Perdamaian tidak hanya akan ditentukan oleh besarnya dana yang dapat dimobilisasi, tetapi juga oleh sejauh mana inisiatif ini mampu memperoleh kepercayaan dari masyarakat Gaza, aktor regional, serta komunitas internasional yang lebih luas.
Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, Dewan Perdamaian Gaza kini berdiri di persimpangan antara diplomasi inovatif dan kritik tajam.
Bagaimana arah kebijakan ini berkembang ke depan akan menjadi indikator penting bagi peran AS dalam membentuk tatanan pascakonflik di Timur Tengah.
(Redaksi | Mediapatriot.co.id)
Wartawan di lapangan dibekali Kode Sandi untuk membuka DAFTAR WARTAWAN >>>
Tentang Kami
Mediapatriot.co.id adalah portal berita online nasional yang menyajikan informasi aktual, terpercaya, dan berimbang. Kami hadir untuk memberikan akses berita cepat dan akurat.
Didirikan oleh jurnalis senior Hamdanil Asykar, Mediapatriot.co.id berkomitmen menjaga integritas jurnalistik dan menjunjung tinggi Kode Etik Dewan Pers. Dengan jaringan kontributor di berbagai daerah, kami menghadirkan berita lokal dengan cakupan nasional.
Misi kami adalah menjadi media digital yang membangun kesadaran publik melalui berita edukatif, mendalam, dan bebas hoaks.
Untuk pertanyaan, saran, atau kerja sama media, silakan hubungi kami melalui halaman Kontak.
