Penulis : Maskur Tutu
Takalar, MediaPATRIOT.CO.ID – Jembatan Makammu Kelurahan Bulukunyi merupakan akses penghubung Kelurahan Bulukunyi – Moncongkomba dan Cakura dengan menyimpan sejarah histori sebagai jalur kegiatan Event ternama seperti “Event motor Cross Troff Hasanuddin 2025” yang diselenggarakan oleh Kodim 1426 Takalar dan diikuti oleh kurang lebih 2500 rider dengan tujuan menjelajahi jalur keindahan alam Takalar dan meningkatkan pariwisata lokal.
Tetapi sangat disayangkan, sekarang jembatan ini nyaris roboh tanpa sisa (Porak Poranda) dan terkesan minim perhatian serius dari berbagai elemen, Baik itu Bupati Takalar (PUPR dan BPBD), TNI, Bahkan 8 Anggota DPRD Takalar Dapil II Polsel Mangarabombang.
- “Program Kepemimpinan Manye – Hengky”
Program “Takalar Cepat” merupakan program unggulan pemerintah Kabupaten Takalar yang diluncurkan oleh Pemimpin Takalar Daeng Manye – Hengky Yasin untuk mempercepat pelayanan publik, respon keluhan dan transparansi Pemerintahan melalui Visi “Takalar Maju dan Berdaya Saing Melalui Ekonomi Digital” sebagai prioritas utama mencakup transformasi digital, peningkatan ekonomi kreatif/UMKM, Pembangunan Infrastruktur, Optimalisasi hasil laut/pertanian,serta peningkatan pelayanan publik melalui teknologi, seakan hanya merupakan program sejuta pencitraan belaka dalam mendoktrin fikiran jernih masyarakat Takalar yang seharusnya Peduli terhadap keluhan masyarakat tetapi justru berbanding terbalik yang alih alih hanya terkesan diam dan tanggap respon sangat lambat.
Kelurahan Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Daerah ini Merupakan pemegang rekor pelunasan tercepat PBB-P2 dari beberapa tahun terakhir se-Kabupaten Takalar, dengan itu Fungsi Pajak seakan tidak sejalan dengan alat pengatur kebijakan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, memeratakan pendapatan serta berkontribusi untuk membiayai pembangunan infrastruktur guna kemakmuran.
Tetapi justru infrastruktur yang sangat memprihatinkan yakni Jembatan Makammu, melalui Rintihan dan Tangisan masyarakat yang memiliki panjang sekitar kurang lebih 50 Meter tersebut, dengan upaya rintihan protes kepada pemerintah maupun tangisan yang terkadang melukai pengendara malah minim perhatian oleh pemimpin Takalar Daeng Manye – Hengky Yasin di Kelurahan yang setiap tahunnya tertib membayar Pajak Bumi Bangunan atau kata lain program terkesan hanya ilusi belaka.
- “Minim Tupoksi 8 Anggota DPRD Takalar”
Tugas pokok dan Fungsi DPRD Kabupaten sebagai lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah dengan tiga fungsi utama yakni legislasi, anggaran dan pengawasan seakan minim memberikan konstribusi terhadap penetapan APBD dan Pengawasan Kebijakan Pemda.
8 Nama Anggota DPRD Takalar Dapil II Polsel – Marbo
- H. Indar Jaya (Fraksi Gerindra)
- Habibi Abdullah (Fraksi PKB)
- Syamsuddin Serang (Fraksi PDIP)
- Mansyur Salam (Fraksi Golkar)
- Ahmad Sabang (Fraksi Nasdem)
- Hj. Idawati Sarro (Fraksi PPP)
- Ahmad Said Nyengka (Fraksi Gelora)
- Ibrahim Bakri (Fraksi PKS)
- “Komisi III DPRD Takalar Tak Bertaji”
Sejumlah insfrastruktur yang dianggap urgent/Darurat hanya terkesan dikesampingkan, sejumlah anggaran anggaran yang ditetapkan bersama Bupati Takalar terkadang tidak termasuk dalam keadaan Darurat seperti puluhan Drainase yang kadang kondisi lapangan tidak terlalu penting dibanding akses jembatan yang telah rusak parah, Hal itu memberikan gambaran bahwa Komisi III DPRD dalam menetapkan anggaran bersama PUPR dan instansi yang lain terkesan kurang bertaji.
“Ketika membayar pajak kami paling terdepan, Kalau ada keluhan pembangunan untuk masyarakat umum sama sekali kurang respon, kami juga butuh pemerataan pembangunan apalagi ini telah rusak parah, Bupati Takalar jangan hanya duduk manis, 8 anggota DPRD Dapil II mohon perlihatkan tajinya utamanya Komisi III DPRD Takalar, selain itu kami harap TNI agar bisa membantu dalam realisasi jembatan yang sering dipakai dalam setiap event cross” tutup NS dengan nada kesal terhadap pemimpin dan penentu kebijakan Pemerintah serta legislatif sebagai lembaga pengawasan.
Sementara itu, Kadis PUPR Kabupaten Takalar yang dilayangkan konfirmasi melalui pesan Whatssap untuk dimintai tanggapannya malah memilih Bungkam tanpa respon. (*)