Kota Bekasi, MPN
Meski hanya memiliki keterwakilan 2 kursi di DPRD Kota Bekasi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap berkomitmen dengan menunjukkan sikap kritis terhadap kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi jika dinilai tidak mengedepankan kepentingan masyarakat. Hal ini menjadi sikap yang ditempuh sebagai refleksi dari Peringatan Hari Jadi Kota Bekasi ke-29.
Sikap tegas ini disampaikan Ketua DPC PPP Kota Bekasi, H Sholihin, dalam kegiatan berbuka puasa bersama (Bukber) yang digelar Rabu (11/3). Selain para pengurus internal partai, acara ini juga dihadiri 2 anggota DPRD Kota Bekasi yang berasal dari PPP, yakni Nawal Husni dan Mubakhi, SM.
Dalam kesempatan itu, H Sholihin menyoroti beberapa isu yang menjadi perhatian masyarakat Kota Bekasi, yakni musibah longsornya ‘gunung’ sampah di TPST Bantargebang milik Pemprof DKI Jakarta peluncuran Trans Bekasi Keren yang beroperasi mulai 10 Februari 2026, dan Wisata Air Kalimalang.
“Saya mengucapkan Selamat Hari Jadi Kota Bekasi yang ke-29, semoga semakin maju semakin sukses dan warga Kota Bekasi semakin sejahtera. Saya meminta kepada Pemerintah Kota Bekasi selalu mengedepankan kepentingan masyarakat,” ungkap Sholihin.
Sholihin juga menyebut beberapa pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan Pemkot Bekasi, salah satunya terkait longsor sampah di TPST Bantargebang. “Saatnya Pemkot Bekasi bersikap tegas,dan kami dari PPP menyarakan Pemkot Bekasi mengajukan adendum kerjasama dengan DKI Jakarta terkait kerjasama pengelolaan TPST Bantargebang, sehingga Kota Bekasi tidak hanya terkena dampaknya saja,” ulas politisi yang populer disapa Gus Shol ini.
PPP, lanjut Gus Shol, akan tetap bersikap kritis terkait pengawasan setiap kebijakan yang digulirkan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, melalui forum legislatif. “Untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, kita tidak mempersoallan mayoritas atau minoritas jumlah kursi di DPRD Kota Bekasi, yang penting kita berani menyuarakan kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
“Makanya tadi saya sampaikan kepada anggota DPRD Kota Bekasi yang berasal dari PPP agar terus mengawal kepentingan masyarakat. Ini sudah menjadi amanah partai, agar kita berani mengkritisi jika ada isu-isu publik yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Mul)











Komentar