Senin | 23 Maret 2026 | Pukul | 10:15 | WIB
Mediapatriot.co.id | Jakarta | Berita Terkini – Hasil pemilihan di Korea Utara kembali memantik perhatian dunia.
Dengan raihan suara nyaris sempurna, yakni 99,9 persen, Kim Jong Un resmi terpilih kembali sebagai Presiden Urusan Negara—jabatan tertinggi dalam struktur kekuasaan negara tersebut.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh kantor berita resmi pemerintah KCNA, yang melaporkan bahwa Majelis Rakyat Tertinggi DPRK secara bulat memilih Kim dalam sidang perdana masa jabatan ke-15 pada 22 Maret 2026.
Dalam narasi resmi negara, keputusan tersebut disebut sebagai “cerminan kehendak dan keinginan bulat seluruh rakyat Korea.”
Namun di balik angka yang hampir sempurna itu, muncul pertanyaan besar yang tak kunjung usai:
Apakah ini benar-benar wujud demokrasi, atau sekadar ritual politik yang terstruktur rapi?
Kekuasaan yang Mengakar dalam Dinasti
Sejak mengambil alih kekuasaan pada 2011 setelah wafatnya ayahnya, Kim Jong Un telah memimpin Korea Utara sebagai generasi ketiga dari dinasti politik yang didirikan oleh kakeknya, Kim Il Sung, pada 1948.
Dalam sistem politik yang sangat terpusat, posisi Kim tidak hanya sebagai kepala negara, tetapi juga simbol stabilitas dan kontrol negara.
Pemilihan ulang ini semakin menegaskan konsolidasi kekuasaan yang nyaris absolut.
Tidak ada kandidat tandingan, tidak ada kampanye terbuka, dan tidak ada ruang oposisi—sebuah pola yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Legitimasi atau Seremonial?
Dilansir dari AFP, sejumlah analis internasional menilai proses pemilihan di Korea Utara lebih bersifat simbolik daripada substantif.
Lee Ho-ryung dari Institut Analisis Pertahanan Korea menyebut bahwa pemilihan semacam ini telah “dirancang sejak awal” untuk memberikan legitimasi formal terhadap kepemimpinan yang sudah pasti.
“Ini adalah acara yang sangat terencana dengan hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Tidak ada yang benar-benar mengharapkan hasil berbeda,” ujarnya.
Menurutnya, rangkaian proses ini lebih menyerupai panggung politik yang berfungsi untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Korea Utara memiliki mekanisme kenegaraan, meski secara praktik jauh dari prinsip demokrasi yang kompetitif.
Antara Stabilitas dan Kontrol Total
Bagi pemerintah Korea Utara, stabilitas adalah kunci utama. Dalam perspektif internal, keberlanjutan kepemimpinan dianggap penting untuk menjaga kedaulatan negara, terlebih di tengah tekanan geopolitik global dan isu program nuklir yang terus menjadi sorotan internasional.
Namun bagi komunitas global, hasil pemilihan dengan angka hampir sempurna justru menjadi indikator lemahnya transparansi dan absennya kebebasan politik.
Sorotan Dunia Tak Pernah Padam
Peristiwa ini kembali menempatkan Korea Utara dalam sorotan tajam dunia internasional.
Di satu sisi, negara tersebut terus menunjukkan konsistensi dalam sistem politiknya.
Di sisi lain, kritik terhadap praktik demokrasi semu semakin menguat.
Raihan 99,9 persen suara bukan sekadar angka—ia menjadi simbol dari sistem yang tertutup, terkontrol, dan sulit ditembus oleh standar demokrasi modern.
Demokrasi dalam Tafsir yang Berbeda
Pemilihan kembali Kim Jong Un menegaskan satu hal: demokrasi bukanlah konsep tunggal yang diterapkan seragam di seluruh dunia.
Di Korea Utara, demokrasi hadir dalam bentuk yang sangat berbeda—lebih sebagai legitimasi formal ketimbang kompetisi terbuka.
Pertanyaannya kini, sampai kapan model ini dapat bertahan di tengah arus global yang semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas?
Jawabannya, seperti halnya hasil pemilihan itu sendiri, mungkin sudah dapat ditebak.
(RML | Redaksi | Mediapatriot.co.id)