Sabtu | 2 Mei 2026 | Pukul | 19:30 | WIB
Mediapatriot.co.id | Tanjung Pura | Langkat | Sumatera Utara | Berita Terkini — Komitmen negara dalam memastikan penyelenggaraan ibadah haji yang semakin profesional, aman, transparan, dan berorientasi pelayanan kembali ditegaskan melalui agenda strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Kabupaten Langkat.
Bertempat di Aula Institut Jam’iyah Mahmudiyah (IJM) Langkat, Sabtu (2/5/2026) pukul 14.00 WIB, DPR RI menggelar Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dipimpin langsung oleh H. Ansory Siregar, Lc.
Kegiatan ini bukan sekadar forum seremonial, melainkan ruang edukasi publik yang sarat muatan kebijakan, penguatan literasi keagamaan, serta penyadaran kolektif mengenai pentingnya kesiapan menyeluruh bagi calon jamaah haji Indonesia, khususnya masyarakat Sumatera Utara dan Kabupaten Langkat.
Sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan agama, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kebencanaan, Ansory Siregar selama beberapa bulan terakhir memang intens mengawal berbagai isu strategis keumatan, termasuk pengawasan teknis layanan haji nasional, kesiapan embarkasi, akomodasi jamaah, hingga kualitas pelayanan di Tanah Suci.
Hal itu ditegaskan pula dalam sejumlah agenda resmi Komisi VIII DPR RI sepanjang tahun sidang 2025–2026.
Negara Hadir Menyiapkan Jamaah: Haji Tidak Bisa Dihadapi dengan Ketidaksiapan
Dalam pemaparannya di hadapan civitas akademika IJM Langkat, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan para peserta undangan, Ansory Siregar menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dewasa ini tidak lagi dapat dipandang semata sebagai perjalanan ritual spiritual, tetapi juga merupakan perjalanan sistemik yang menuntut kesiapan administratif, kesehatan, mentalitas, hingga wawasan regulatif.
Menurutnya, transformasi tata kelola haji nasional menuntut masyarakat untuk semakin sadar bahwa keberangkatan ke Baitullah harus dibangun di atas disiplin dokumen, kepatuhan terhadap prosedur kesehatan, pemahaman manasik yang utuh, serta pengetahuan terhadap hak-hak jamaah sebagai warga negara.
“Calon jamaah haji harus dipersiapkan bukan hanya dari sisi niat ibadah, tetapi juga dari sisi pengetahuan dan ketahanan fisik.
Pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan agar jamaah Indonesia mendapat pelayanan terbaik, dan DPR RI hadir mengawal agar seluruh proses itu berjalan maksimal,” tegas Ansory.
Pernyataan tersebut sejalan dengan langkah Komisi VIII DPR RI yang secara resmi melakukan pengawasan berlapis terhadap seluruh rantai penyelenggaraan haji 2026, mulai dari embarkasi daerah, pelayanan transportasi, konsumsi, pemondokan, hingga perlindungan jamaah selama berada di Arab Saudi.
IJM Langkat Dipilih, Kampus Menjadi Pusat Penyadaran Keumatan
Pemilihan Institut Jam’iyah
Mahmudiyah Langkat sebagai lokasi sosialisasi mengandung pesan simbolik yang kuat: bahwa kampus bukan hanya ruang akademik, tetapi juga harus menjadi pusat penguatan kesadaran sosial-keagamaan dan laboratorium pembinaan generasi umat.
Aula IJM Langkat siang itu dipenuhi antusiasme peserta yang berasal dari unsur mahasiswa, dosen, pengurus organisasi kemahasiswaan, masyarakat umum, hingga tokoh-tokoh pendidikan.
Diskusi berlangsung hidup ketika para peserta diberi kesempatan memahami secara langsung berbagai regulasi terbaru mengenai kuota, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji, prosedur kesehatan, sistem kloter, hingga peningkatan standar pelayanan jamaah.
Dalam forum tersebut, mahasiswa tidak hanya diposisikan sebagai pendengar, tetapi juga sebagai agen literasi publik yang nantinya diharapkan mampu menjadi penyambung informasi di tengah masyarakat.
Rektor IJM Langkat menilai kehadiran DPR RI di lingkungan kampus merupakan bentuk pengakuan bahwa perguruan tinggi Islam memiliki tanggung jawab strategis dalam membangun kecerdasan keagamaan masyarakat.
“Kampus harus menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi keumatan yang benar, objektif, dan mencerdaskan.
Sosialisasi haji ini sangat penting karena ibadah haji menyangkut pemahaman syariat sekaligus pemahaman sistem negara,” ungkapnya.
Pelayanan Haji Bukan Lagi Sekadar Keberangkatan, Tetapi Soal Martabat Umat
Dalam sesi dialog, Ansory Siregar juga menyinggung bahwa paradigma pelayanan haji saat ini telah bergeser secara signifikan.
Negara, kata dia, tidak boleh hanya fokus pada angka keberangkatan, tetapi harus memastikan martabat jamaah Indonesia terjaga selama menjalankan rukun Islam kelima tersebut.
Mulai dari kualitas penginapan, distribusi konsumsi, kelayakan transportasi antarlokasi ibadah, hingga respons cepat terhadap jamaah lansia dan jamaah risiko tinggi menjadi perhatian utama Komisi VIII DPR RI.
Ia menambahkan, DPR RI tidak akan berhenti pada fungsi legislasi semata, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan lapangan untuk memastikan tidak ada kelalaian birokrasi yang merugikan jamaah.
Komitmen Ansory Siregar terhadap sektor pelayanan keagamaan
memang konsisten terlihat dalam berbagai kunjungan kerjanya di Sumatera Utara, termasuk pengawasan sosial-keagamaan dan penguatan lembaga pendidikan Islam.
Momentum Dakwah Kampus: LDK IJM Langkat Resmi Dilantik
Tidak hanya diisi agenda sosialisasi nasional, kegiatan ini juga menjadi momentum penting bagi penguatan internal kampus melalui pelantikan Pengurus Lembaga Dakwah Kampus (LDK) IJM Langkat periode 2026–2028.
Surat Keputusan kepengurusan dibacakan oleh Zaifatur Ridha, M.Pd.I., sementara prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Dr. Muhammad Saleh, M.A..
Prosesi ini berlangsung khidmat dan penuh makna.
Kehadiran LDK dinilai bukan hanya sebagai organisasi mahasiswa berbasis dakwah, tetapi sebagai instrumen strategis pembinaan moral, kepemimpinan, intelektualitas Islam, dan pembentukan karakter generasi muda kampus.
Dalam amanatnya, Rektor IJM Langkat menegaskan bahwa mahasiswa Islam harus mampu menjadi representasi ilmu, akhlak, dan gerakan sosial yang mencerahkan.
“LDK bukan hanya bicara pengajian, tetapi bicara peradaban.
Mahasiswa harus tampil sebagai kelompok intelektual yang membawa nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin di tengah masyarakat,” ujarnya.
Sinergi Negara, Kampus, dan Masyarakat:
Menyiapkan Umat yang Sadar Sistem dan Sadar Ibadah
Kegiatan ini memperlihatkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tidak dapat dipisahkan dari kerja kolaboratif antara negara, lembaga pendidikan, dan masyarakat.
Negara menghadirkan regulasi dan pengawasan, kampus menghadirkan nalar akademik dan penyadaran ilmiah, sementara masyarakat menjadi subjek utama yang harus dibekali literasi.
Di tengah meningkatnya kompleksitas penyelenggaraan ibadah haji modern, forum-forum semacam ini menjadi sangat penting agar publik tidak terjebak pada minimnya informasi atau ketidaksiapan teknis yang dapat mengganggu kualitas ibadah.
DPR RI melalui Komisi VIII tampaknya sedang mengirim pesan tegas bahwa pelayanan haji harus dibangun dengan prinsip: ibadah yang khusyuk lahir dari sistem yang tertib.
Sementara IJM Langkat, melalui peran kelembagaan kampus dan aktivisme mahasiswanya, menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak boleh berhenti di ruang kuliah, tetapi harus hadir sebagai kekuatan pencerah bagi umat.
Dengan demikian, sosialisasi ini bukan hanya tentang haji, tetapi tentang bagaimana negara dan kampus bersama-sama menyiapkan masyarakat Muslim yang bukan sekadar religius secara ritual, melainkan juga cerdas secara sistemik.
(Kabiro Langkat | Mediapatriot.co.id)

