Kabupaten Pekalongan | mediapatriot.co.id – Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan melaksanakan kunjungan kerja ke Kecamatan Kesesi dalam rangka monitoring dan koordinasi persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) agar berjalan aman, tertib, dan kondusif.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Komisi A beserta jajaran anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, unsur Forkopimcam Kesesi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pekalongan, panitia Pilkades, perangkat desa, hingga pihak terkait lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspek kesiapan menjadi pembahasan utama, mulai dari administrasi, keamanan, hingga teknis pelaksanaan pemungutan suara Pilkades yang direncanakan menggunakan sistem e-voting atau pemungutan suara elektronik.
Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan menekankan pentingnya sinergi antar lembaga guna menjaga kelancaran, transparansi, serta kondusivitas pelaksanaan Pilkades di wilayah Kecamatan Kesesi.
Kepala Dinas PMD Kabupaten Pekalongan menjelaskan bahwa monitoring dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
Ia berharap seluruh panitia Pilkades dapat menjaga netralitas, transparansi, dan meningkatkan koordinasi dengan seluruh pihak terkait agar pelaksanaan pemilihan kepala desa berjalan aman dan lancar.
Selain itu, kesiapan perangkat pendukung e-voting, pemahaman panitia, hingga sosialisasi kepada masyarakat dinilai menjadi faktor penting agar tidak terjadi kendala teknis saat hari pemungutan suara berlangsung.
Rencananya, pelaksanaan pemungutan suara Pilkades akan dimulai pada November 2026, sedangkan pelantikan kepala desa terpilih dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Brondong turut memberikan masukan terkait rencana penggunaan sistem e-voting. Menurutnya, metode pemungutan suara manual dinilai lebih mudah dipahami masyarakat, khususnya kalangan lanjut usia (lansia).
Ia menilai sebagian masyarakat masih belum terbiasa menggunakan sistem elektronik sehingga metode manual dianggap lebih sederhana dan nyaman bagi warga saat menggunakan hak pilihnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Pekalongan menegaskan bahwa mekanisme pelaksanaan Pilkades tetap harus mengikuti regulasi terbaru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kami memahami adanya masukan dan kekhawatiran dari masyarakat, khususnya terkait kemudahan bagi kalangan lansia. Namun untuk pelaksanaan tetap mengacu pada aturan terbaru dari Kemendagri. Meski demikian, kami dari Dinas PMD akan terus melakukan evaluasi, pendampingan, serta sosialisasi agar pelaksanaan nantinya dapat berjalan dengan baik dan masyarakat bisa lebih memahami sistem yang digunakan,” ujarnya.
Melalui kegiatan monitoring ini, diharapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pekalongan dapat berlangsung lancar, aman, transparan, dan mampu menghasilkan pemimpin desa yang membawa kemajuan bagi masyarakat.
Sumber: Humas Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan