JAKARTA — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Temu Nasional Pondok Pesantren bertema “Gerakan Pesantren Anti Kekerasan Seksual” pada 18–19 Mei 2026 di Grand Mercure Jakarta Kemayoran. Forum nasional tersebut menjadi momentum konsolidasi para kiai, ulama, pemerintah, dan lembaga pendidikan dalam memperkuat perlindungan terhadap santri serta menjaga marwah pesantren sebagai pusat pendidikan moral dan keadaban.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan seksual tidak memiliki tempat di lingkungan pesantren. Menurutnya, pelaku yang mencederai nilai-nilai pesantren tidak layak disebut sebagai kiai maupun bagian dari pesantren.
“Siapapun yang keluar dari keadaban pesantren yang saya sebut, bukan kiai, bukan pesantren. Karena itu sangat memprihatinkan dan kita terus bergerak,” tegas Muhaimin Iskandar dalam sambutannya.
Ia menekankan bahwa PKB tidak akan tinggal diam dan akan terus membangun benteng perlindungan bagi dunia pendidikan, khususnya pesantren. Langkah pertama yang didorong adalah penguatan pencegahan agar tidak lagi terjadi kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.
Selain itu, PKB juga mendorong rekonstruksi sistem pendidikan melalui penguatan pemahaman tentang hak-hak pribadi dan hak tubuh bagi peserta didik. Menurut Muhaimin, edukasi mengenai hak tubuh harus mulai diberikan sejak dini agar anak-anak memahami batasan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun.
“Orientasi hak tubuh harus menjadi perhatian serius. Anak-anak harus memahami bahwa tubuh mereka tidak boleh disentuh sembarangan oleh siapapun,” ujarnya.
Muhaimin juga meminta para kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota, untuk proaktif mengumpulkan seluruh lembaga pendidikan guna memperkuat edukasi perlindungan anak dan pencegahan kekerasan seksual.
Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi peran berbagai pihak yang telah mendorong lahirnya gerakan pesantren anti kekerasan seksual hingga menjadi gerakan nasional. Ia menyebut gerakan tersebut bukan lagi sekadar sosialisasi atau diskusi, tetapi telah berkembang menjadi gerakan moral untuk menjaga keluhuran nilai pesantren.
“Gerakan pesantren ini harus menjadi motor penggerak seluruh lembaga pendidikan, termasuk kampus-kampus, agar bersama-sama menghentikan segala bentuk kekerasan seksual,” katanya.
Muhaimin turut menyampaikan terima kasih kepada Menteri Agama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, unsur Polri, pemerintah daerah, serta para kiai dan ulama yang hadir dan siap berkolaborasi membangun sistem perlindungan yang lebih kuat.
Ia juga meminta pemerintah daerah membuka hotline pengaduan dan meningkatkan pengawasan terhadap lembaga pendidikan. Menurutnya, kepala daerah tidak boleh bersikap pasif ketika muncul laporan kekerasan seksual.
“Jangan dibiarkan. Kepala daerah harus proaktif dan bergerak cepat ketika ada kasus terjadi,” pungkasnya.
Red Irwan Hasiholan