JAKARTA – Momentum Hari Lahir Pancasila dimanfaatkan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) DKI Jakarta untuk memperkuat diskursus kebangsaan melalui kegiatan Pengajian Ideologi Kebangsaan (PIK) ke-4 bertema “Pancasila dan Demokrasi di Era Digital: Menimbang Model Pemilu e-Voting” yang digelar di halaman Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Cikini, Senin (1/6/2026).
Kegiatan yang terbuka untuk umum ini menghadirkan tokoh nasional Idrus Marham sebagai pembicara utama, serta sejumlah narasumber dari kalangan legislatif dan pengamat politik, yakni Ahmad Doli Kurnia, Adi Prayitno, dan Alia Laksono. Acara dibuka oleh Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar, serta disiarkan secara langsung melalui media sosial AMPG DKI Jakarta.
Dalam forum tersebut, isu penerapan sistem pemilu elektronik atau e-voting menjadi salah satu topik utama yang mendapat perhatian serius. Anggota DPRD DKI Jakarta Alia Laksono menilai bahwa wacana e-voting merupakan langkah maju dalam demokrasi digital, namun masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
Menurut Alia, persoalan terbesar bukan hanya pada teknologi, tetapi juga pemerataan akses internet dan kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan perangkat digital. Ia mencontohkan bahwa bahkan di wilayah Jakarta Timur yang merupakan bagian dari ibu kota, masih ditemukan warga yang memiliki keterbatasan akses internet dan perangkat digital.
“Masih ada keluarga yang menggunakan satu telepon genggam secara bersama-sama. Banyak yang hanya menggunakan perangkat untuk kebutuhan dasar seperti WhatsApp dan belum mampu memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Ini menunjukkan bahwa tantangan e-voting tidak hanya soal sistem, tetapi juga soal kesiapan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa jika pemerintah pusat menganggap digitalisasi pemilu sebagai agenda strategis nasional, maka pemerintah daerah bersama lembaga legislatif siap memberikan dukungan sesuai kewenangan masing-masing.
“Kalau memang ada political will dari pemerintah pusat, tentu pemerintah daerah dan DPRD akan mendukung. Yang penting arah kebijakannya jelas dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” kata Alia.
Terkait kebutuhan anggaran, Alia mengakui bahwa penerapan e-voting berpotensi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terutama untuk pembangunan infrastruktur internet di daerah terpencil, penyediaan perangkat elektronik, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang akan mengoperasikan sistem tersebut.
Meski demikian, Alia menilai bahwa penerapan e-voting secara penuh pada Pemilu 2029 masih belum realistis. Menurutnya, Indonesia membutuhkan waktu yang cukup untuk melakukan kajian, uji coba, serta penguatan infrastruktur sebelum sistem tersebut diterapkan secara nasional.
“Kalau untuk Pemilu 2029 langsung full elektronik, menurut saya masih belum realistis. Anggarannya besar dan kesiapan infrastrukturnya juga belum merata. Yang penting sekarang regulasinya bisa dipersiapkan, kajiannya berjalan, sistemnya dikembangkan dan diuji coba secara bertahap dalam skala kecil,” jelasnya.
Ia menyebut pengembangan e-voting harus dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, proses persiapan perlu dilakukan secara bertahap agar menghasilkan sistem yang aman, transparan, dan dapat dipercaya masyarakat.
Di sisi lain, Alia mengingatkan bahwa potensi kecurangan dapat terjadi pada sistem apa pun, baik pemungutan suara secara manual maupun elektronik. Karena itu, pengawasan, pendidikan politik, dan peningkatan integritas penyelenggara pemilu tetap menjadi faktor utama dalam menjaga kualitas demokrasi.
Menutup diskusi, Alia mengajak generasi muda untuk lebih aktif mengikuti forum-forum kebangsaan dan politik agar memiliki pemahaman yang lebih baik tentang proses demokrasi.
“Saya berharap generasi muda lebih aktif mengikuti diskusi seperti ini karena dapat membuka wawasan dan pemahaman tentang pentingnya partisipasi politik. Pada Pemilu 2029 nanti, anak-anak muda harus lebih berani mengambil peran, baik sebagai calon legislatif, tim sukses, juru bicara, maupun sebagai pemilih yang menggunakan hak suaranya dengan baik,” pungkasnya.
Melalui Pengajian Ideologi Kebangsaan ke-4 ini, AMPG DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan ruang dialog publik yang konstruktif dalam membahas masa depan demokrasi Indonesia. Dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila, transformasi digital diharapkan mampu memperkuat kualitas demokrasi sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Red Irwan Hasiholan