Halmahera Timur, – Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Lahir Pancasila. Namun, pertanyaan yang patut diajukan bukanlah seberapa meriah peringatannya, melainkan sejauh mana nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup dalam praktik kehidupan berbangsa, bernegara, dan terutama dalam pembangunan daerah.
Bagi masyarakat Halmahera Timur, peringatan Hari Lahir Pancasila seharusnya menjadi momentum refleksi yang lebih mendalam. Pancasila tidak boleh berhenti sebagai slogan yang dibacakan dalam upacara atau dipasang dalam baliho dan spanduk pemerintahan. Pancasila harus hadir dalam kebijakan, perilaku pemimpin, serta kehidupan sosial masyarakat sehari-hari.
Di tengah derasnya arus globalisasi, perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya dinamika sosial dan politik, nilai-nilai Pancasila justru semakin relevan. Persatuan, gotong royong, toleransi, keadilan, dan kemanusiaan merupakan fondasi yang harus menjadi pegangan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah.
Tantangan terbesar saat ini bukanlah menghafal lima sila Pancasila, melainkan mengimplementasikannya secara konsisten. Ketika masih terdapat kesenjangan pembangunan antarwilayah, ketika akses pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya merata, ketika aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi dalam pengambilan kebijakan, maka sesungguhnya nilai-nilai Pancasila masih membutuhkan ruang yang lebih besar untuk diwujudkan.
Halmahera Timur memiliki modal sosial yang kuat. Keragaman suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat selama ini mampu dirawat dalam bingkai persaudaraan. Nilai lokal Fagogoru yang mengajarkan persatuan, saling menghormati, dan kebersamaan sejatinya merupakan pengejawantahan nyata dari semangat Pancasila yang telah lama hidup dalam budaya masyarakat.
Namun, keragaman hanya akan menjadi kekuatan apabila dikelola dengan baik. Jika tidak, perbedaan dapat berubah menjadi sekat yang menghambat pembangunan. Karena itu, menjaga persatuan harus menjadi agenda bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.
Di sisi lain, Halmahera Timur saat ini berada di tengah geliat pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh sektor pertambangan, perikanan, pertanian, dan berbagai potensi sumber daya alam lainnya. Pertanyaannya, apakah manfaat dari pertumbuhan tersebut telah dirasakan secara merata oleh masyarakat?
Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari angka investasi yang terus meningkat atau besarnya nilai produksi industri yang dihasilkan. Pembangunan yang berlandaskan Pancasila harus mampu menghadirkan keadilan sosial. Masyarakat di desa-desa terpencil harus merasakan manfaat yang sama dengan masyarakat di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, infrastruktur yang layak, serta kesempatan kerja yang terbuka harus menjadi hak seluruh warga tanpa terkecuali.
Di sinilah relevansi sila kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, menemukan maknanya. Kekayaan alam yang dimiliki Halmahera Timur harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar menghasilkan angka-angka pertumbuhan ekonomi yang tidak menyentuh kehidupan rakyat secara langsung.
Demokrasi juga perlu dimaknai lebih luas. Demokrasi tidak berhenti pada pelaksanaan pemilihan umum lima tahunan. Demokrasi harus tumbuh dalam budaya musyawarah, keterbukaan informasi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Pemerintah daerah dituntut untuk membuka ruang dialog yang lebih luas bagi masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, pemuda, perempuan, dan pelaku usaha agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat.
Hari Lahir Pancasila tahun ini hendaknya menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah membutuhkan arah yang jelas. Pancasila harus menjadi kompas moral sekaligus peta jalan pembangunan Halmahera Timur. Setiap kebijakan publik harus berpijak pada kepentingan rakyat, setiap program pembangunan harus berorientasi pada pemerataan, dan setiap pengelolaan sumber daya alam.
Oleh: Abdurrahman Patola