Banyuwangi | mediapatriot.co.id – Usai dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono langsung melakukan koordinasi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, Rabu (3/6/2026).
Salah satu agenda awal yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi serta melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan pelayanan publik di tingkat kelurahan dan kecamatan.
“Inspektorat menjadi kunci strategis dalam memperbaiki sistem kerja birokrasi. Melalui fungsi pengawasan, pembinaan, dan evaluasi, Inspektorat memastikan setiap perangkat daerah menjalankan program sesuai aturan, sekaligus mendorong terciptanya budaya kerja yang berintegritas,” ujar Yayan, sapaan akrab Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, saat berdiskusi bersama Inspektur Banyuwangi Choiril Ustadi.
Yayan menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan merupakan fondasi utama dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program daerah.
“Sesuai arahan Bupati, kami diminta untuk terus mengevaluasi hasil pengawasan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta menyusun langkah-langkah perbaikan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel pada tahun-tahun mendatang,” kata Yayan.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah untuk bersikap terbuka terhadap berbagai masukan dan rekomendasi hasil pengawasan agar berbagai kelemahan yang masih ditemukan dapat segera diperbaiki.
“Saya mendapatkan tugas dari pimpinan agar pekerjaan yang terlambat dan tidak sesuai harapan akibat perencanaan yang kurang baik dapat segera dibenahi mulai tahun ini,” tegasnya.
Sementara itu, Inspektur Banyuwangi Choiril Ustadi menyampaikan bahwa pengendalian internal merupakan instrumen penting untuk memastikan program-program pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Menurutnya, melalui pengendalian internal yang baik, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran sekaligus memperkuat integritas sektor publik.
“Tata kelola yang baik harus diiringi dengan pengendalian yang baik pula. Sistem ini akan membantu pemerintah daerah mengidentifikasi risiko, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Ustadi.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus melakukan berbagai upaya perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan keuangan daerah.
“Hasil evaluasi ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi bahan evaluasi bersama agar pemerintah dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang lebih terarah dan berkelanjutan,” pungkasnya.
(Tri) mediapatriot.co.id