*RILIS PERS: SURVEI ADIDAYA INSTITUTE MEI 2026*
*“Kepuasan Publik ke Prabowo-Gibran 68,2%: Ekonomi Membaik, Program Unggulan Didukung >70%, Tolak Makar 62,5%”*
*Jakarta, 10 Juni 2026* – Adidaya Institute merilis hasil survei nasional Mei 2026.
*1. Kepuasan Kinerja Pemerintahan*
– *68,2%* responden puas atas kinerja Presiden Prabowo Subianto & Wapres Gibran Rakabuming
– *27,1%* menyatakan tidak puas
– *68,8%* percaya pemberantasan korupsi berjalan optimal
– *62,5%* yakin penegakan hukum sudah adil
– *Menteri terbaik*: Purbaya Yudhi Sadewa, Menkeu 36,8%
– *Reshuffle kabinet*: 48,1% setuju, 32,1% menolak
*2. Persepsi Ekonomi & BBM*
– *61,1%* nilai ekonomi rumah tangga lebih baik vs 2025
– *59,6%* yakin ekonomi nasional di bawah Prabowo meningkat
– *68,6%* optimis swasembada beras tercapai tahun ini
– *63,2%* menolak kenaikan harga BBM dampak perang Iran vs Amerika-Israel
*3. Dukungan Program Unggulan*
Dukungan rata-rata >70%:
1. *Cek Kesehatan Gratis (CKG)*: 93,3% mendukung
2. *Koperasi Desa-Kelurahan Merah Putih (KDKMP)*: 75,6% mendukung
3. *Makan Bergizi Gratis (MBG)*: 71,5% mendukung
*Dampak ke keluarga:* CKG 82,6%, MBG 67,6%. Publik ragu KDKMP berdampak langsung.
*Catatan kritis*: Masalah utama MBG & KDKMP ada di tata kelola 24,9% & 23,1%. CKG masalah di sosialisasi 32,2%.
*4. Isu Makar & Stabilitas*
– *62,5%* responden menolak upaya menjatuhkan Prabowo-Gibran di tengah jalan
– Direktur Adidaya Institute Ahmad Fadhli: “Ini sinyal mayoritas rakyat masih sangat percaya dengan Presiden Prabowo.”
*5. Popularitas & Elektabilitas 2029*
*Popularitas tertinggi:*
1. Prabowo Subianto 96,6%
2. Gibran Rakabuming 92,7%
3. Anies Baswedan 91,5%
4. Dedi Mulyadi 90,4%
*Elektabilitas Pilpres 2029 jika hari ini:*
1. Prabowo Subianto 32,6%
2. Dedi Mulyadi 14,2%
3. Anies Baswedan 10,7%
4. AHY 3,5%
5. Ganjar Pranowo 2,8%
*Kutipan Ahmad Fadhli, Direktur Adidaya Institute:*
“Di tengah ancaman perang dan ekonomi dunia tidak pasti, angka kepuasan 68,2% cukup membanggakan. Tidak seperti di sosial media yang riuh pesimisme, dunia nyata mayoritas publik justru dukung program Prabowo-Gibran. Pesannya sederhana: program unggulan harus terus berjalan dengan perbaikan tata kelola.”
Di lokasi yang sama tetapi waktu yang agak beda.. Di adakan wawancara singkat dengan Juru Bicara Muda PKS :
Rangga kusuma ( Juru bicara muda PKS) : Pada saat sesi terpisah dengan awak media ketika ditanyakan soal penilaian PKS terhadap hasil Lembaga Survey Adidaya Institut mengatakan bahwa PKS sejak diawal mengatakan Demokrasi yang ada di bawah seperti ibu rumah tangga, Buruh dan seterusnya menilai apresiasi kinerja pemerintah masih tinggi sesuai hasil survey Adidaya Institut walau dengan adanya beberapa catatan untuk data pemerintah yang perlu diperbaiki kedepannya nanti sesuai hasil survey itu sendiri.
Perspektif PKS soal Penegakan Hukum : PKS ketika masuk pemerintahan, ujar beliau ke awak media sejak awal Presiden PKS mengatakan kita masuk menjadi pemerintahan punya tanggung jawab bukan sekedar menjadi penonton tetapi memberikan peran yang signifikan di pemerintahan dan menekankan bahwa Koalisi kita menjadi Koalisi yang kritis konsumtif dan solutif dengan anggota dewan didalamnya menyatakan dan mengawal serta menjaga program pemerintahan yang punya niat baik termasuk MBG yang punya niat baik dalam implementasinya nya agar berjalan baik seperti keamanan pangannya, Hiegienitas dan seterusnya termasuk aspek Penegakkan hukum terus menjaga kebebasan sipil Di Ruang Demokrasi termasuk kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Adi yunus.
Soal MBG :
Sejak Presiden di awal di lantik menyatakan akan melakukan pemberantasan korupsi Dan momentum MBG ini adalah awal dari Komitmen Presiden Prabowi dalam pengentasan memberantas korupsi, MBG ini adalah program awal menjadi program Prioritas Prabowo sejak dianggarkan yang sejak awal menggelontorkan dana ratusan Trilyun rupiah sehingga Institusi hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan perlu dilibatkan dan berkonsolidasi dalam pengawasan program Prioritas Prabowo ini sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya dan dapat melakukan proses penindakan hukum jika terjadi penyimpangan
Soal Bagaimana Kinerja pemerintah soal kenaikan mata uang Dolar terhadap rupiah :
Pemerintah wajib Tebuka mendengar kritik menerima masukan terutama dari para pakar pakar akademisi itu menjadi bahan evaluasi dan data real lapangan analisis yang tajam bagi perbaikan kedepan karna dampak dari krisis ini adalah masyarakat bawah dan dimana pemerintah wajib memastikan aspek aspek kebutuhan pokok masyarakat itu terjamin termasuk harga BBM yang sekarang sudah mulai naik, bahan baku, bahan pokok dsb dipertahankan termasuk Pertalite yang masih di subsidi harga rp 10.000,ujar beliau menutup sesi wawancara ke beberapa awak media yang hadir saat itu.
- Kontributor : ( Indra Permana )

