mediapatriot.co.id | Jayapura – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, memimpin rapat koordinasi bersama 48 pemimpin daerah se-Tanah Papua yang terdiri dari enam gubernur serta 42 bupati dan wali kota di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Senin (22/6/2026).

Kegiatan yang turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Dalam rapat koordinasi tersebut, berbagai agenda prioritas nasional dibahas secara mendalam, mulai dari pengendalian inflasi daerah, percepatan penurunan angka kemiskinan, penanganan stunting, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki daerah, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran secara efektif untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah pusat terus mendorong kepala daerah agar bekerja secara inovatif, responsif, dan berorientasi pada hasil. Daerah yang menunjukkan kinerja terbaik akan mendapatkan penghargaan dan insentif fiskal sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah,” ujar Tito Karnavian.
Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh program pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat hingga ke tingkat kampung dan distrik.
Selain rapat koordinasi, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah pemerintah daerah berprestasi di wilayah Papua. Penghargaan diberikan berdasarkan indikator kinerja yang dinilai secara objektif, termasuk keberhasilan dalam mengendalikan inflasi, menurunkan angka kemiskinan, mempercepat penanganan stunting, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Tito menjelaskan bahwa pemberian insentif fiskal merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong kompetisi yang sehat antar daerah sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Insentif fiskal ini diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat transparansi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, para kepala daerah yang hadir menyambut baik pelaksanaan rapat koordinasi tersebut. Mereka menilai forum ini menjadi sarana penting untuk menyampaikan berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi daerah sekaligus memperoleh arahan langsung dari pemerintah pusat terkait langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan ke depan.
Pertemuan yang mempertemukan seluruh kepala daerah se-Tanah Papua ini juga menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam mendukung percepatan pembangunan di enam provinsi Papua. Pemerintah berharap sinergi yang terbangun dapat mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga ke wilayah-wilayah terpencil.
Dengan hadirnya seluruh pemimpin daerah se-Tanah Papua, rapat koordinasi tersebut menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendampingi dan memperkuat pembangunan di Papua secara berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. (John Karma)

