Kota Bekasi, MPN
Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi secara resmi mengeluarkan petunjuk teknis (Juknis) terbaru mengenai penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi dampak Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Kebijakan baru ini tertuang dalam Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 000.7.7.1/KEP.45-DLH/I/2026 yang ditandatangani langsung oleh Wali Kota Tri Adhianto Tjahyono.
Sayangnya, bergulirnya kebijakan baru ini diwarnai dengan beredar isu miring di salah satu media terkait dugaan adanya pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga Kecamatan Bantargebang. Menanggapi hal tersebut, Suryono selaku salah seorang Tokoh Ciketingudik yang juga Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Bantargebang yang juga menjabat sebagai Wasekjen PWI Bekasi Raya, menyampaikan pendapatnya terkait isu tersebut.
Suryono menjelaskan kegaduhan yang terjadi di masyarakat murni karena adanya misinformasi terkait perubahan waktu pencairan, bukan karena nominal bantuan yang disunat.
”Salah kaprah itu. Dugaan pemotongan BLT itu tidak benar. Semua disalurkan sesuai Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 000.7.7.1/KEP.45-DLH/I/2026,” tegas Suryono yang populer disapa Ketua Aing saat memberikan klarifikasi resmi, Selasa (23/6).
Jika pada tahun-tahun sebelumnya BLT kompensasi ini biasanya cair setiap triwulan (tiga bulan sekali), maka pada tahun anggaran 2026 ini polanya diubah menjadi per dua bulan sekali. Ketua Aing menggarisbawahi bahwa perubahan siklus ini sama sekali tidak mengubah skema besaran nominal per bulan yang menjadi hak warga terdampak.
Dasar Hukum & Transparansi Penyaluran
Penyaluran BLT ini murni bertujuan untuk rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan, serta jaminan sosial bagi warga terdampak. Dana bantuan tersebut bersumber langsung dari Dana Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pengawasan yang ketat.
Berikut adalah poin-poin penting mekanisme penyaluran berdasarkan Juknis terbaru:
Wilayah Sasaran: Bantuan dialokasikan khusus untuk warga di 4 (empat) kelurahan terdampak, yaitu Kelurahan Sumurbatu, Cikiwul, Ciketingudik, dan Bantargebang.
Sistem Pembayaran Non-Tunai: Uang kompensasi dikirimkan secara langsung (Direct Transfer/LS) melalui rekening Bank BJB aktif milik masing-masing penerima manfaat guna menghindari pungutan liar.
Ketua Aing menjamin tidak ada pungutan, potongan, atau titipan dalam bentuk apa pun. Jika warga menemukan oknum lapangan yang nakal, mereka diminta untuk segera melapor.
Imbauan untuk Insan Pers: Sebagai Wasekjen PWI Bekasi Raya, Suryono juga mengajak rekan-rekan media untuk tetap berimbang (cover both sides) dan mengonfirmasi data ke SK resmi sebelum menayangkan berita agar tidak menimbulkan keresahan publik. (Mul)