Minggu|30 November 2025|Pukul|09:00|WIB
Mediapatriot.co.id|Langkat– Sumatera Utara |Berita Terkini – Meski genangan banjir yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, mulai menunjukkan tanda-tanda surut pada Minggu (30/11/2025), distribusi bantuan bagi warga terdampak masih jauh dari memadai.
Kondisi ini memunculkan kritik tajam dari masyarakat yang menilai keterlambatan penanganan justru terjadi saat akses jalan sudah kembali dapat dilalui kendaraan besar, termasuk truk logistik.
Pantauan di lapangan memperlihatkan bahwa sejumlah ruas jalan utama di Pantai Cermin dan desa-desa sekitar dapat dilewati meski dengan kecepatan terbatas.
Truk bantuan bahkan tampak bisa bergerak secara perlahan tanpa hambatan berarti.
Namun, hingga pagi menjelang siang, kiriman logistik maupun dukungan operasional dari pemerintah daerah belum juga menjangkau sebagian besar desa di kecamatan tersebut.
Seorang warga Pantai Cermin menyampaikan bahwa masyarakat kini berada pada fase kritis pasca-surut, di mana kebutuhan mereka terhadap air bersih, bahan makanan, perlengkapan kesehatan, dan penanganan cepat justru meningkat.
“Air memang sudah mulai surut, tapi bantuan belum masuk. Padahal jalan sudah bisa dilewati truk.
Kami mohon pemerintah daerah jangan hanya melihat kondisi sudah aman, karena warga masih kesulitan,” ujar warga.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai koordinasi internal Pemkab Langkat, khususnya antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas sosial, hingga perangkat kecamatan.
Ketidaksigapan distribusi pada fase krusial pasca-banjir dinilai dapat memperburuk dampak sosial-ekonomi yang kini masih dirasakan masyarakat.
Pemkab Langkat Dinilai Lamban: Reaksi Lapangan Tidak Sejalan dengan Kebutuhan Mendesak Warga
Dalam penanganan bencana, terutama banjir berkepanjangan seperti yang melanda Tanjung Pura, waktu adalah faktor utama.
Surutnya air bukan berarti bencana telah berlalu;
justru pada saat itulah warga sangat membutuhkan dukungan cepat untuk pemulihan awal. Ketiadaan bantuan pada saat akses sudah terbuka merupakan indikasi lemahnya distribusi dan kurangnya prioritas terhadap kebutuhan riil masyarakat.
Pengamat kebencanaan di Sumatera Utara menilai bahwa keterlambatan ini dapat terjadi akibat rendahnya kesiapsiagaan struktur pemerintah daerah.
“Ketika akses mulai terbuka dan logistik belum juga bergerak, itu menunjukkan adanya gap antara instruksi dan eksekusi. Penanganan bencana tidak boleh bersifat administratif semata, tetapi harus responsif dan adaptif,” ungkapnya.
Warga Menunggu Kehadiran Pemerintah di Lapangan
Sudah lebih dari 72 jam warga di sejumlah desa—mulai dari Pantai Cermin, Lalang, Pematang Cengal, hingga beberapa dusun di Tanjung Pura—bertahan dengan perbekalan terbatas.
Banyak di antara mereka mengandalkan upaya swadaya komunitas yang turut terhambat perubahan cuaca dan keterbatasan sarana.
Sementara itu, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya dipastikan menjadi pihak yang paling terdampak.
Minimnya air bersih dan belum sampainya bantuan kesehatan berpotensi memicu penyakit pasca-banjir seperti diare, infeksi kulit, hingga demam.
Tuntutan Kepada Pemkab Langkat: Bertindak Cepat, Terukur, dan Transparan
Situasi ini menuntut Pemkab Langkat, khususnya Bupati H. Syah Afandin, untuk mengambil langkah cepat dan terstruktur:
Memastikan logistik segera bergerak ke seluruh desa tanpa pengecualian.
Mengaktifkan seluruh unit BPBD untuk menyisir wilayah terdampak dan memastikan tidak ada desa yang tertinggal.
Mengeluarkan laporan berkala dan transparan mengenai distribusi bantuan, kebutuhan lapangan, serta kendala teknis.
Menggerakkan kembali posko terpadu dengan penekanan pada penanganan pasca-banjir.
Melibatkan relawan, organisasi masyarakat, dan perangkat desa sebagai mitra pendukung distribusi bantuan.
Kesimpulan: Surutnya Air Bukan Akhir, Melainkan Awal dari Tahap Pemulihan
Warga Tanjung Pura kini tidak hanya menunggu bantuan, tetapi juga menunggu kehadiran nyata pemerintah sebagai pelindung pada masa krisis.
Ketika jalan sudah terbuka dan bantuan tak kunjung datang, publik berhak menuntut perbaikan tindakan dan kebijakan.
Banjir ini bukan sekadar bencana alam, tetapi ujian bagi kapasitas pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan warga dengan cepat, tepat, dan berempati.
Langkat membutuhkan langkah nyata sekarang — bukan besok.
Laporan : Mediapatriot.co.id
(Ramlan|Mediapatriot.co.id|Kabiro Langkat)







Komentar