Rabu | 4 Maret 2026 | Pukul | 09:15 | WIB
Mediapatriot.co.id | Pekalongan | Berita Terkini – Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang panggung politik daerah.
Kali ini, giliran Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Tak hanya sang kepala daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Mohammad Yulian Akbar bersama sejumlah pejabat lainnya turut diamankan dalam perkara yang diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, termasuk jasa outsourcing.
Langkah tegas KPK ini menjadi alarm keras bagi tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam sektor pengadaan yang selama ini kerap menjadi ruang rawan praktik penyimpangan.
Diterbangkan ke Jakarta untuk Pemeriksaan Intensif
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa tim penyidik mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, dalam kegiatan penyelidikan tertutup.
“Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan Jawa Tengah, salah satunya Bupati (Pekalongan),” ujar Budi, Selasa (3/3/2026).
Selanjutnya, para pihak yang diamankan langsung diterbangkan ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK. Sesuai prosedur hukum, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT.
Langkah ini menunjukkan pola kerja cepat dan sistematis lembaga antirasuah tersebut dalam memastikan proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.
Respons Partai Golkar: Hormati Proses Hukum
Sebagai kader Partai Golkar, Fadia Arafiq mendapatkan respons dari jajaran partainya.
Ketua DPD Golkar Jawa Tengah, Mohammad Saleh, menyatakan pihaknya menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung.
“Kami menghargai proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Kita tunggu saja hasil dari proses penyelidikan dalam 1×24 jam dari KPK,” ujarnya.
Terkait kemungkinan pendampingan hukum, Saleh menegaskan bahwa partai akan memberikan dukungan apabila yang bersangkutan mengajukan permintaan resmi.
Ia juga memastikan setiap perkembangan akan dilaporkan ke Dewan Pimpinan Pusat.
Sikap tersebut mencerminkan kehati-hatian politik sekaligus upaya menjaga citra partai di tengah badai hukum yang menerpa salah satu kadernya.
Pemeriksaan Maraton di Mapolres Pekalongan Kota
Sementara itu, dinamika penegakan hukum juga berlangsung di daerah. Sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Pekalongan diperiksa secara intensif di Polres Pekalongan Kota.
Pantauan di lapangan menunjukkan setidaknya lima kendaraan dinas berpelat merah terparkir di halaman Mapolres.
Empat mobil terparkir di dalam area kantor polisi, sementara satu kendaraan berada di tepi Jalan Diponegoro, Kota Pekalongan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan sedikitnya empat pejabat tinggi daerah—tiga kepala dinas dan satu kepala bagian—menjalani pemeriksaan di lantai dua gedung tersebut.
Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Riki Yariandi, menjelaskan bahwa pihaknya hanya memfasilitasi tempat pemeriksaan atas permintaan KPK serta memberikan pengamanan selama proses berlangsung.
“Mereka memohon kepada kami untuk meminjam tempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pejabat, baik mungkin Sekda Kabupaten Pekalongan dan beberapa Kepala Dinas.
Dan informasinya ada juga dari pihak camat,” jelasnya.
Usai pemeriksaan maraton sejak Senin malam, sejumlah pejabat tersebut diberangkatkan ke Jakarta menggunakan bus pada Selasa sore (3/3). Langkah ini mengindikasikan bahwa perkara yang ditangani memiliki dimensi serius dan memerlukan pendalaman lebih lanjut oleh penyidik.
Wakil Bupati Bungkam, Publik Menanti Kepastian
Di tengah situasi yang mengundang perhatian publik, Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, memilih untuk tidak memberikan komentar.
“Maaf, belum bisa komentar, nanti saja,” ujarnya singkat seusai menghadiri acara di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang.
Ia meminta awak media menunggu pernyataan resmi dari Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
Sikap ini menunjukkan kehati-hatian, namun sekaligus memperlihatkan betapa sensitifnya situasi politik dan administratif yang tengah dihadapi Kabupaten Pekalongan.
Integritas dan Tata Kelola Jadi Sorotan
Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah yang tersandung perkara hukum, khususnya terkait pengadaan barang dan jasa.
Sektor ini memang kerap menjadi titik rawan karena melibatkan anggaran besar dan relasi antara pemerintah dengan pihak swasta.
Bagi masyarakat Pekalongan, peristiwa ini bukan sekadar isu hukum, melainkan ujian terhadap komitmen integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Kepercayaan publik adalah fondasi utama dalam pembangunan daerah.
Ketika pemimpin daerah tersandung persoalan hukum, yang terancam bukan hanya reputasi personal, melainkan legitimasi institusi pemerintahan itu sendiri.
KPK kini memegang peran sentral dalam mengurai dugaan praktik koruptif tersebut.
Publik menanti kejelasan status hukum para pihak yang diamankan, sekaligus berharap proses ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Di tengah derasnya arus
pemberantasan korupsi, satu pesan menjadi terang: kekuasaan adalah amanah, dan setiap penyimpangan akan berhadapan dengan konsekuensi hukum.
Integritas bukan sekadar slogan politik, melainkan fondasi moral yang menentukan masa depan tata kelola pemerintahan daerah.
(RML | Redaksi | Mediapatriot.co.id)
Wartawan di lapangan dibekali Kode Sandi untuk membuka DAFTAR WARTAWAN >>>
Tentang Kami
Mediapatriot.co.id adalah portal berita online nasional yang menyajikan informasi aktual, terpercaya, dan berimbang. Kami hadir untuk memberikan akses berita cepat dan akurat.
Didirikan oleh jurnalis senior Hamdanil Asykar, Mediapatriot.co.id berkomitmen menjaga integritas jurnalistik dan menjunjung tinggi Kode Etik Dewan Pers. Dengan jaringan kontributor di berbagai daerah, kami menghadirkan berita lokal dengan cakupan nasional.
Misi kami adalah menjadi media digital yang membangun kesadaran publik melalui berita edukatif, mendalam, dan bebas hoaks.
Untuk pertanyaan, saran, atau kerja sama media, silakan hubungi kami melalui halaman Kontak.
Informasi Iklan / Advertorial Klik redaksi@mediapatriot.co.id
