Kang Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat
SUKABUMI- MPI,- Gelombang protes warga Pajampangan yang memuncak dengan aksi blokade jalan dan pembakaran ban di jalur Lengkong-Kiara Dua, Kabupaten Sukabumi, memicu respons tegas dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Di tengah tuntutan masyarakat agar akses utama tersebut segera diperbaiki, terungkap bahwa anggaran yang semula dialokasikan untuk perbaikan jalan tersebut kini telah dialihkan ke titik jalan provinsi lain di wilayah Sukabumi. Langkah ini diambil sebagai respons atas masifnya aktivitas kendaraan bermuatan berlebih atau *Over Dimension Over Loading* (ODOL) yang dituding menjadi biang kerok hancurnya infrastruktur jalan di kawasan tersebut.
Kondisi infrastruktur jalan provinsi yang membentang dari Lengkong, melintasi kawasan Wangun dan Tugu, hingga Kiara Dua dilaporkan mengalami kerusakan parah. Kekesalan warga mencapai titik nadir saat mereka memutuskan untuk menutup total akses jalan sebagai bentuk protes terhadap abainya pemerintah dalam melakukan perawatan rutin. Warga menuntut kepastian bahwa pada tahun 2026, jalur vital tersebut sudah harus dalam kondisi mulus dan layak dilalui.
Namun, menanggapi aksi massa tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan penjelasan yang cukup mengejutkan sekaligus menohok. Pria yang akrab disapa KDM ini mengungkapkan bahwa pengalihan anggaran bukan tanpa alasan yang mendasar. Menurutnya, pembiayaan pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan asas manfaat jangka panjang dan ketahanan konstruksi.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa setiap rupiah dari APBD yang digunakan untuk pembangunan jalan harus dapat dinikmati oleh masyarakat luas dalam durasi yang lama. Ia menilai, melakukan perbaikan tanpa menertibkan penyebab utama kerusakan adalah tindakan yang sia-sia dan membuang anggaran negara.
“Anggaran yang semula sudah direncanakan kemudian dialihkan ke jalan provinsi lain di Kabupaten Sukabumi. Perbaikan jalan tersebut dilakukan untuk kepentingan rakyat banyak, bukan untuk segelintir orang,” ujar Dedi Mulyadi dalam keterangannya saat merespons tuntutan warga Pajampangan.
KDM menyentil operasional truk tronton tiga sumbu yang setiap hari melintasi jalur Lengkong-Kiara Dua dengan muatan yang diduga jauh melampaui kapasitas beban jalan (MST). Keberadaan armada pengangkut berat ini dinilai sebagai faktor utama yang mempercepat degradasi aspal meski baru saja diperbaiki.
Berdasarkan tinjauan di lapangan, kerusakan jalan provinsi di wilayah tersebut diduga kuat akibat intensitas kendaraan logistik berat yang tidak terkendali. Konstruksi jalan yang dirancang untuk kelas jalan provinsi tertentu tidak mampu menahan tekanan dari truk tronton tiga sumbu yang terus beroperasi selama 24 jam.
“Konstruksi jalan yang sudah dibangun seringkali cepat rusak akibat operasional truk tronton tiga sumbu yang memberikan dampak negatif terhadap ketahanan jalan. Jika pola ini terus dibiarkan, perbaikan jalan hanya akan menjadi proyek berulang tanpa solusi permanen,” tambah Dedi.
KDM meminta agar instansi terkait, termasuk Dinas Perhubungan dan kepolisian, melakukan penertiban secara progresif terhadap truk ODOL sebelum pemerintah kembali mengucurkan anggaran perbaikan besar-besaran. Hal ini dilakukan agar investasi negara pada infrastruktur tidak hangus begitu saja oleh kepentingan operasional industri yang tidak patuh aturan muatan.
Di sisi lain, masyarakat Pajampangan tetap pada pendiriannya. Aksi blokade jalan dengan membakar ban bekas menjadi simbol kekecewaan mereka atas sulitnya akses transportasi yang menghambat roda ekonomi lokal. Warga mendesak agar pemerintah tidak hanya menyalahkan operasional truk, tetapi juga memberikan solusi nyata terkait kualitas konstruksi yang lebih mumpuni agar jalan tetap awet meskipun dilalui kendaraan berat.
Tuntutan agar jalan diperbaiki sepenuhnya pada tahun 2026 menjadi harga mati bagi warga. Mereka berharap ada sinergi antara perbaikan fisik jalan dengan penegakan hukum di lapangan terhadap kendaraan-kendaraan yang melanggar aturan tonase.
Persoalan jalan Lengkong-Kiara Dua kini menjadi potret dilema pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. Antara kebutuhan akses masyarakat yang mendesak dan tantangan regulasi kendaraan berat yang belum tuntas di lapangan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini dihadapkan pada tugas berat untuk memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran dan memiliki daya tahan yang berkualitas bagi mobilitas publik.
Reporter : Muhidin
Editor. : Hamdanil Asykar
(Sumber: mediapatriot.co.id)
Ikuti saluran Channel MediaPatriot.CO.ID di WhatsApp
Wartawan di lapangan dibekali Kode Sandi untuk membuka DAFTAR WARTAWAN >>>
Tentang Kami
Mediapatriot.co.id adalah portal berita online nasional yang menyajikan informasi aktual, terpercaya, dan berimbang. Kami hadir untuk memberikan akses berita cepat dan akurat.
Didirikan oleh jurnalis senior Hamdanil Asykar, Mediapatriot.co.id berkomitmen menjaga integritas jurnalistik dan menjunjung tinggi Kode Etik Dewan Pers. Dengan jaringan kontributor di berbagai daerah, kami menghadirkan berita lokal dengan cakupan nasional.
Misi kami adalah menjadi media digital yang membangun kesadaran publik melalui berita edukatif, mendalam, dan bebas hoaks.
Untuk pertanyaan, saran, atau kerja sama media, silakan hubungi kami melalui halaman Kontak.
Informasi Iklan / Advertorial Klik redaksi@mediapatriot.co.id
