MEDIAPATRIOT.CO.ID – Jakarta, 13 September 2022 – Dr. Muhammad Ilyas, ST, M.Sc, IPU sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan seusai menghadiri seminar dengan tema “Menuju Ruang Laut Indonesia yang Produktif dan Berkelanjutan” dalam Rangka pameran Marine Spatial Planning & Services Expo 2022 sebagai narasumber di hotel Pullman Central Park Jakarta, pada hari Selasa, 13 September 2022 memberikan keterangan pers kepada media elektronik bahwa ; “Kalau dengan adanya perda Sulsel ini yang pertama kali keluar no 3 tahun 2022 terkait integrasi antara tata ruang laut dan tata ruang darat. Dimana Muatan Perda No. 3 tahun 2022 tentang RT/RW Provinsi Sulawesi Selatan yang berisikan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi, penilaian pelaksanaan KKPR, penilaian perwujudan RTR, arahan insentif dan disinsentif, arahan sanksi, kelembagaan, ketentuan lain-lain, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan, ketentuan penutup. Jadi kuncinya teman-teman lain wajib untuk menyelesaikannya untuk potensi Indonesia. Kuncinya itu adalah visi sama eksekutif maupun seluruh stakeholder yang ada maupun LSM, Nelayan, Masyarakat yang ada disana, itu kunci untuk Sulawesi Selatan. Termasuk visi misinya Bpk Gubernur Sulsel yang dimasukan kedalam dan Bpk Gubernur Sulsel pun sangat mendukung dengan adanya Perda itu.
Kemudian terkait mengenai tata ruang ini, perda ini sangat penting untuk keberlanjutan pemanfaatan laut. Dengan adanya pengaturan-pengaturan wilayah yang mana daerah konservasi, yang mana daerah penangkapan ikan, yang mana daerah pemasangan kabel, yang mana daerah budidaya misalnya daerah pertambakan, daerah industri, perdagangan disitu orang pertama kepastian hukum untuk investor. Yang berikutnya adalah kita bisa memonitoring sumber daya laut kita dari seluruh zonasi-zonasi tersebut.
Misalnya ketika itu zonasi-zonasi konservasi maka program itu program untuk konservasi. Jika itu program penangkapan ikan berarti pemerintah harus melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat bagaimana penangkapan ikan disana bisa sustainable misalnya ada titik tertentu dibatasi
Kalau dengan adanya perda Sulsel ini yang pertama kali keluar no 3 tahun 2022 terkait integrasi antara tata ruang laut dan tata ruang darat. Jadi kuncinya teman-teman lain wajib untuk menyelesaikannya untuk potensi Indonesia. Kuncinya itu adalah visi sama eksekutif maupun seluruh stakeholder yang ada maupun LSM, Nelayan, Masyarakat yang ada disana. Itu kunci untuk Sulawesi Selatan. Termasuk visi misinya Pak Gubernur yang dimasukan kedalam. Jadi Pak Gubernurpun sangat mendukung dengan adanya Perda itu.
Kemudian terkait mengenai tata ruang ini, perda ini karena itu sangat penting untuk keberlanjutan pemanfaatan laut. Dengan adanya pengaturan-pengaturan wilayah yang mana daerah konservasi, yang mana daerah penangkapan ikan, yang mana daerah pemasangan kabel, yang mana daerah budidaya misalnya daerah pertambakan, daerah industri, perdagangan disitu orang pertama kepastian hukum untuk investor. Yang berikutnya adalah kita bisa memonitoring sumber daya laut kita dari seluruh zonasi-zonasi tersebut.
Misalnya ketika itu zonasi-zonasi konservasi maka program itu program untuk konservasi. Jika itu program penangkapan ikan berarti pemerintah harus melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat bagaimana penangkapan ikan disana bisa sustainable misalnya ada titik tertentu dibatasi jumlah kapal penangkap ikan. Alatnya harus dikurangi kemudian dilakukan restocking misalnya diwilayah itu dilakukan stock of assesment pada wilayah-wilayah yang dimana disitu adalah untuk penangkapan ikan. Begitu juga untuk konservasi, kalau konservasi tujuannya bagaimana menjadi kawasan yang bisa menghidupkan kawasan lainnya dan juga menjaga sumber daya ikan.
Ada program-program mungkin memperbaiki, menjaga, termasuk wisata-wisata. Dengan adanya itu menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang bagus, investasi dari orang luar mereka akan percaya dengan adanya perda di provinsi itu yang selama ini menjadi momok provinsi itu sulit investasi dengan adanya perda ada kepastian hukum. Untuk pemetaan dilakukan dengan satelit, drone, kita lebih dominan menggunakan satelit. Paling penting kita butuh data selama ini Sulawesi Selatan kunci. Kuncinya ketika mau diintegrasikan rencana zonasi wilayah pulau-pulau kecil dengan daratan dari kabupaten.
Jadi hampir semua yang berjalan di Kabupaten masuk didalamnya. Kabupaten memberikan data RT/RWnya ke kita. Harapan saya kedepan RT/RW di Provinsi ini harus ada yang namanya program terintegrasi antara laut dan darat. Karena apapun yang terjadi di darat itu pasti kelaut sehingga supaya tidak terjadi di laut dampak yang merusak laut maka kita harus membuat kerjasama regional, antar departemen, kalau dikita antar OPD untuk melihat potensi-potensi di suatu kawasan dan membuat program bersama. Kalau kita semua bekerjasama antara Kabupaten, laut saya kira bisa diselesaikan,” tutupnya.
(red Irwan)
Streaming 100.3FM Radio Elgangga
Loading ...Baca Juga Berita Terbaru Hari Ini Seputar Politik, Pendidikan, Ekonomi, Bisnis, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan, Luar Negeri dan Dalam Negeri
Promosi Produk Harga Murah dengan Diskon Besar Hanya di Media kami Hubungi Bagian Promosi & Iklan mediapatriot.co.id KLIK DISINI
