Pemda Haltim Tuai Kritik Akibat Banyak Program Tidak Jalan

Lolobata, mediapatriot.co.id – Puluhan Mahasiswa dan Pemuda Desa Lolobata, Boki Ma’ake dan Foli yang tergabung dalam FADODARA Wasille Tengah, berunjuk rasa di kantor Bupati Halmahera Timur, Rabu 11 Mei 2022.

Aksi yang dipimpin Wahyudi Kiha itu terkait infrastruktur jalan di Wasille Tengah Halmahera Timur yang sudah mengalami kerusakan dan sulit dilintasi warga di wilayah tersebut.

Ia mengatakan setiap daerah memiliki permasalahan tersendiri, begitu juga kab. Haltim yg terbilang saat ini memasuki usia 19 tahun sejak dimekarkan pada tahun 2003. Usia yg cukup dini ini tentunya memiliki tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam mengoptimalkan tata kelola pemerintahan (pelayanan).

Wahyudi mengatakan Pemerintah pada umumnya bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat setempat, oleh karena itu tidak ada alasan apapun bagi pemerintah untuk tidak melayani atau memperlambat proses pembangunan.

“Pemerintahan di kab. Haltim yg dipimpin oleh Ubaid Yakub dan Anjas Taher, memiliki visi (mensejahterakan masyarakat Haltim) dan untuk mewujudkan misi tersebut mereka memiliki lima misi, yakni 1. Melanjutkan pembangunan sumber daya manusia, 2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur, 3. Melanjutkan pembangunan ekonomi kerakyatan dan mendorong investasi, dan 4. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan serta ke 5. Mewujudkan stabilitas politik, keamanan, hukum dan sosial,” sebutnya.

Ia bilang Dari ke lima misi tersebut di harapkan Pemda Haltim mampu memajukan dan mensejahterakan masyarakat Haltim, akan tetapi sejauh ini kita sebagai masyarakat belum merasakan efek yg signifikan dari lima misi tersebut, atau dengan kata lain Pemda Haltim belum menjalankan satu pun dari ke lima misi mereka yg dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Haltim.

“Baru-baru ini Pemda Haltim melakukan mutasi yg juga berdampak negatif di berbagai aspek terutama di aspek pendidikan dan kesehatan, hal ini di buktikan katika hasil investigasi, bahwa di beberapa puskesmas dan sekolah mengalami kekosongan tenaga kerja medis dan guru sehingga mempengaruhi tingkat pelayanan dan pengajaran yg tentunya berakibat fatal terhadap kesehatan dan pendidikan di Haltim,” bebernya.

Bagi dia Permasalahan mutasi ini juga menurut tidak berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja, Padahal seperti yg kita ketahui bersama bahwa mutasi atau penyegaran telah di atur dalam undang-undang tentang ASN. Disisi lain Halmahera timur termasuk daerah termiskin pertama dari sepuluh kabupaten kota yg ada di Maluku Utara, hal ini bisa dilihat BPS provinsi Maluku Utara.

“Sementara kab. Haltim memiliki begitu banyak investasi dan lumbung pangan yang seharusnya dapat mengatasi berbagai masalah terutama soal kemiskinan, akan tetapi faktanya berbanding terbalik daerah yg memiliki begitu banyak investasi dan juga lumbung pangan ini menjadi daerah termiskin di Maluku Utara Dan ironisnya Persoalan kemiskinan ini tidak di hiraukan oleh Pemda Haltim,” terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan sejauh ini belum ada suatu kebijakan atau tindakan dari Pemda Haltim kaitanya dengan mengatasi persoalan kemiskinan, sementara kemiskinan akan berdampak buruk di berbagai aspek kehidupan masyarakat, oleh karena itu di butuhkan keseriusan Pemda Haltim dalam mengatasi berbagai persoalan yg ada.

Selain permasalahan diatas, keterbukaan informasi dan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan Ubaid anjas juga rendah. Hal-hal yg seharusnya terpublikasi justru terlihat tertutup, seperti hasil Musrenbang kecamatan yg seharusnya di rampung oleh bapeda dan di publikasi, akan tetapi sejauh ini tidak ada publikasi dari bapeda terkait hasil dari Musrenbang kecamatan.

“Maka dari itu kita tidak tahu apa yg di lakukan Pemda Haltim saat ini, karena program yg telah tertuang dalam APBD juga belum terlaksan
Permasalahan di kab Haltim memang cukup rumit dan memiliki tendensi politik yg berbeda dari daerah-daerah lain, sebab orang yg mengkritik pemerintahan Ubaid anjas di anggap hanya sebatas sentimen atas kekalahan dalam kontestasi pilkada, tentunya hal ini mencerminkan demokrasi yg kurang baik,” ungkapnya.

Segala bentuk kekurangan Pemda Haltim juga terjadi karena lemahnya lembaga legislatif yg tidak menjalankan peran sebagaimana mestinya, kelemahan lembaga legislatif ini akan berakibat fatal terhadap kemajuan daerah itu sendiri.

“Dalam APBD tahun 2022, pemdah Haltim sekurang-kurangnya memiliki 22 program prioritas, tetapi yg perlu disentil disini adalah pembangunan infrastruktur jalan, dimana pembangunan tersebut di prioritaskan untuk daerah kota Maba, Maba Utara, dan wasile Utara yg saat ini belum berjalan,” tutup Wahyudi. (Red/tim)