Rabu.19/11/2025.Pukul.09:25.WIB.
Mediapatriot.co.id|Stabat, Langkat-Sumatera Utara-
Pemerintah Kabupaten Langkat menunjukkan komitmen kuat dalam memperkokoh tata kelola pemerintahan desa melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Hal ini ditegaskan dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, SH, mewakili Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH. Kegiatan berlangsung di Gedung Jentera Malay, Rumah Dinas Bupati Langkat, Selasa (18/11/2025).

Workshop tersebut menjadi ruang strategis bagi Pemkab Langkat untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat kapasitas aparatur desa dalam mengelola anggaran desa secara profesional, sesuai ketentuan regulasi, dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dihadiri Lembaga Pengawas dan Pemangku Kepentingan Utama
Kegiatan ini diikuti 200 peserta yang terdiri dari para camat, kepala desa, serta jajaran perangkat desa se-Kabupaten Langkat.
Hadir pula sejumlah tokoh penting, antara lain Anggota Komite IV DPD RI K.H. Muhammad Nuh, M.SP, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Farid Firman, Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPB Sumut Edy Purwanto, dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. H. Rudi Kinandung, M.AP.

Kehadiran lembaga pengawas seperti BPKP dan DJPB menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat sistem pengendalian internal serta memastikan dana desa dikelola secara tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Wabup Tekankan Komitmen Bupati Afandin terhadap Tata Kelola Desa
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tiorita Br Surbakti menegaskan bahwa Bupati Langkat H. Syah Afandin memberikan perhatian mendalam terhadap penguatan tata kelola dana desa sebagai fondasi pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

“Pemerintah Kabupaten Langkat berkomitmen meningkatkan kapasitas aparatur desa agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Tata kelola keuangan yang baik adalah kunci mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera,” ujar Wabup.
Ia juga mengapresiasi BPKP Sumatera Utara yang selama ini memberi pendampingan intensif, sehingga desa-desa di Langkat dapat terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangannya.
Regulasi dan Transformasi Ekonomi Desa Jadi Fokus Pembahasan
Laporan penyelenggaraan yang disampaikan oleh Lapendri menekankan bahwa workshop ini disusun untuk memberikan pemahaman mendalam kepada aparatur desa mengenai mekanisme pengelolaan keuangan yang sesuai regulasi pemerintah.

Materi dirancang agar desa tidak hanya tertib administrasi, tetapi juga mampu mengembangkan program produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Lapendri berharap kegiatan ini menjadi medium pembelajaran berkelanjutan yang memacu transformasi ekonomi desa. “Desa hari ini harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif,” ujarnya.
Mendorong Transparansi untuk Meminimalisasi Penyimpangan
Selain peningkatan kapasitas, workshop ini juga menekankan pentingnya transparansi penggunaan dana desa melalui publikasi anggaran, pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa, serta penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Dengan pengelolaan yang terbuka, desa diharapkan mampu meminimalisasi potensi
penyimpangan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.
Langkah Strategis Menuju Desa Mandiri
Melalui workshop ini, Pemkab Langkat menargetkan peningkatan signifikan dalam kualitas pembangunan desa, baik dalam aspek perencanaan, implementasi program, hingga pelaporan keuangan. Upaya ini menjadi bagian dari visi besar Bupati Syah Afandin dalam memperkuat desa sebagai pilar pembangunan daerah.
Dengan tata kelola dana desa yang semakin profesional, Langkat optimistis mampu mencetak lebih banyak desa mandiri dan berdaya saing, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.
(Ramlan|Mediapatriot.co.id|Kabiro Langkat)




















Komentar