Morowali Utara, mediapatriot.co.id – Masih dalam rangkaian program Tanggung Jawab Sosial di Lingkungan Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) 1 Regional 8 Unit Beteleme, memberikan bantuan sembako kepada para Usia Lanjut (Lansia) yang ada di Desa Po’ona Kecamatan Lembo Raya, Kabupaten Morowali Utara (Morut).
Dua Gereja yakni GKST Bukit Moria Po’ona dan GSJA Rajawali Po’ona, masing-masing mendapatkan bantuan dana sebesar Rp. 25 juta, termasuk 3 Sekolah, TK Bina Kasih Po’ona, SDN Po’ona, dan SMPN 2 Lembo Raya, masing- masing senilai Rp. 5 Juta.
Adapun seremonial pemberian bantuan tersebut, di serahkan langsung oleh Region Head PTPN 1 Regional 8 Makassar, Misran, di gedung BUMDes Po’ona, Senin (20/04/2026) siang.
Hadir dalam kegiatan itu, Perwakilan Unsur Tripika Kecamatan Lembo Raya, Manager PTPN 1 Regional 8 Unit Beteleme, Rizwan Marzuki, Kepala Desa (Kades) Po’ona, Dionisius Ngongo Moza, tokoh agama, tenaga pendidik, para Lansia penerima bantuan, serta tamu undangan lainnya.
Pada kesempatan itu, Region Head PTPN 1 Regional 8 Makassar, Misran, menegaskan, bahwa bantuan yang diberikan tersebut, merupakan komitmen positif pihak perusahaan, dalam membangun hubungan komunikasi serta silaturahmi yang baik dengan masyarakat yang ada di Po’ona, yang notabene merupakan wilayah lingkar perkebunan mereka.
“Kehadiran kami disini, murni untuk membangunan silaturahmi dan persaudaraan yang lebih baik, dengan masyarakat yang ada di Po’ona, ” tegas orang nomor satu dijajaran PTPN 1 Regional 8 Makassar itu.
Ia juga menegaskan, bahwa pemberian bantuan tersebut, sama sekali tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang sementara berproses saat ini. Pihaknya sangat merespon positif apa yang menjadi perjuangan masyarakat Po’ona saat ini, hanya saja domainnya ada di Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan di Jakarta.
“Pak Bupati, Pak Kades, serta pihaknya terus intens mendorong bagi penyelesaian masalah tersebut”.
Yang jelas, semua yang menjadi perjuangan masyarakat kita suport secara positif, dan saat ini masih sementara berproses, karena kewenangannya ada di Pemerintah Pusat, ” tandas Misran.