Manggarai Timur | mediapatriot.co.id – Pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, menjadi sorotan publik. Hal ini menyusul dugaan pengelolaan dana ratusan juta rupiah tanpa dilengkapi Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
Informasi yang dihimpun menyebutkan sejumlah aliran dana yang dikelola BUMDes belum memiliki SPJ. Di antaranya dana bawaan pengurus sebelumnya sebesar Rp32 juta yang disalurkan pada 19 Desember 2023, serta penyertaan modal tahun 2024 sebesar Rp50 juta yang baru direalisasikan pada 11 Agustus 2025.
Selain itu, program ketahanan pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp85.864.000 juga dilaporkan belum memiliki dokumen pertanggungjawaban resmi, meskipun disebut telah memiliki realisasi fisik di lapangan.
Dalam rincian penggunaan anggaran, dana Rp50 juta disebut digunakan untuk pembelian terpal ukuran 6×8 meter sebanyak 20 unit serta cincin terpal dengan total nilai Rp22,5 juta. Terdapat pula pembelian tali terpal sebesar Rp600 ribu untuk dua rol. Namun, seluruh pengeluaran tersebut dilaporkan belum disertai SPJ.
Pengadaan kursi sebanyak 250 unit dengan total anggaran Rp32 juta juga disebut belum memiliki dokumen pertanggungjawaban yang sah.
Kepala Desa Satar Kampas, Ajidin Jafar, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa seluruh dana tersebut dikelola langsung oleh Ketua BUMDes. Ia menegaskan hingga saat ini belum menerima laporan pertanggungjawaban dari pihak pengelola.
“Seluruh anggaran dikelola oleh Ketua BUMDes. Sampai saat ini belum ada SPJ yang saya terima,” ujarnya.
Ajidin juga menanggapi adanya laporan terhadap dirinya ke pihak kepolisian terkait dugaan penyalahgunaan dana BUMDes. Ia membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa pencairan tahap lanjutan tidak dilakukan karena belum adanya laporan pertanggungjawaban.
Lebih lanjut, ia juga mengungkap adanya dugaan permintaan sejumlah uang oleh oknum yang mengatasnamakan media, yang menurutnya turut memperkeruh situasi.
Kasus ini menambah perhatian terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes. Masyarakat berharap adanya(Team Red)