MEDIAPATRIOT.CO.ID – Jakarta, November 2022. Ir. Ni Nyoman Ambareny, M.Si Direktur Industri Aneka dan IKM Kimia Sandang & Kerajinan Kementerian Perindustrian RI menjelaskan bahwa IKM merupakan salah satu kategori prioritas. Di Indonesia ada 913 perusahaan kosmetik menyerap 75 ribu tenaga kerja langsung dan sekitar 600 ribu tenaga kerja tidak langsung. Bahan baku 70-80% masih impor. Program Kementerian Perindustrian yaitu peningkatan kualitas SDM, Perluasan akses pasar, pengembangan teknologi, dan pengembangan produk.
Dr. Fadjar Aju Tofiana, Apt.,MT Koordinator Pemberdayaan UMKM Kosmetik BPOM menjelaskan bahwa terkait bahan kosmetik ada bahan yang boleh digunakan ada yang tidak boleh digunakan. Terkait iklan para pelaku harus jujur sesuai dengan produk yang diajukan ke BPOM. Peran Media juga memberikan informasi yang benar dan akurat berdasarkan fakta dan kejadian juga dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
Evy Nuryana, M.Si Subkoordinator Bidang Standarisasi Jaminan Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa pertumbuhan industri kosmetik di Indonesia semakin meningkat. Selain aman produk kosmetik juga harus halal. Seluruh produk kosmetik yang beredar di Indonesia semuanya wajib bersertifikasi halal. BPJPH adalah yang memberikan sertifikasi halal terkait produk kosmetik. Pengajuan sertifikasi halal bisa dilakukan secara online melalui melalui SiHalal, memilih LPH dan membayar biayanya. prinsip sertifikasi halal yaitu seluruh bahan yang digunakan harus halal, tidak terkontaminasi dengan yang tidak halal dan najis.
Solihin Sofian Ketum Perhimpunan Pengusaha & Asosiasi Kosmetika Indonesia menjelaskan bahwa industri kosmetika di masa pandemi mengalami masa dilematis, karena Kemenperin dan BPOM mempermudah perizinan industri kosmetik maka industri kosmetik di Indonesia maju dan meningkatnya daya saing produk. 70-80% anggota kami dari IKM dan produk berbasis Local Brand Nasional.
(red Irwan)
