Penulis: Admin Pusat (Maskur)

MAKASSAR, MEDIAPATRIOT.CO.ID – Ada ada saja ulah sejumlah oknum di Dinas Pendidikan Kota Makassar Sulawesi Selatan, Bukannya berprinsip sebagai pendidik tetapi malah bermain produk project swakelola Dana BOS yang diduga tidak sesuai juknis RKAS.

Berawal dari kerjasama Inisial “AL” (red; pegawai Prasarana Disdik) dan “FT” (red; Kepsek SD Pannampu III Kota Makassar), sebut saja kedua oknum ini diduga telah merugikan pekerja sampai puluhan juta rupiah.

Melalui pengakuan sang pekerja kepada crew Mediapatriot.co.id dengan jengkelnya menegaskan, “Agar Polda Sulawesi Selatan dalam hal ini bagian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bisa melakukan pendalaman atas pengelolaan anggaran dana BOS di sejumlah sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Makassar serta Sejumlah Oknum yang terindikasi terlibat dalam permainan yang telah merugikan kami selaku pekerja” tegasnya, Jum’at (11/08).

Dirinya menambahkan, “Kami hanya meminta hak keadilan serta niat baik dari kepala sekolah atas apa yang telah kami kerjakan melalui pengeluaran dana pribadi melalui kepercayaan yang kami berikan yang ujung ujungnya hanya dirugikan puluhan juta atas hasil keringat yang disertai materi, jadi sejumlah oknum itu harus terperiksa” jengkel pekerja.

Sementara itu Inisial “AL” melalui sambungan telefon selulernya baru baru ini mengaku jika dirinya salah satu pegawai Dinas Pendidikan Kota Makassar di Bidang Prasarana, “Iyee betul saya merupakan salah satu pegawai di Dinas Pendidikan Kota Makassar” ujarnya.

Ditanya terkait soal indikasi merugikan pekerja “AL” mengatakan, “Minta maaf kami akan selesaikan 1 sampai 2 hari kedepan serta kami akan berkoordinasi dengan kepala sekolah” bebernya.

Dari hasil penelusuran investigasi crew mediapatriot.co.id terdapat sejumlah dugaan labrak juknis Swakelola Dana BOS yang dilakukan oleh Kepsek “FT” melalui kerjasama “AL” yang layak menjadi terperiksa di Polda Sulsel dan dicopot jadi ASN sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu sejumlah sekolah di Dinas Pendidikan Kota Makassar tahun anggaran 2022 disinyalir bermain terhadap pengelolaan Swakelola Dana BOS yang dikerjasamakan oleh Oknum ASN “AL”. (Bersambung)..

GOWA, MEDIAPATRIOT.CO.ID – Seorang pedagang sayur atas nama Daeng Sirua (38) warga jalan Manggarupi Lr.1, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, mencari keadilan pasca dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Gowa.

Daeng Sirua ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan pengeroyokan terhadap seorang rentenir yang datang kerumahnya memaki-maki istrinya saat menagih utang.

Padahal menurut Daeng Sirua, dirinya tidak pernah melakukan hal yang di sangkalannya sebagai mana yang dimaksud oleh penyidik polres Gowa dalam penetapan tersangka oleh dirinya.

“Bagai mana saya dikatakan memukul, menyentuhnya saja tidak” Kata Daeng Sirua Sembari merintih kesakitan karena penyakit usus turun yang dialaminya saat di temui dirumahnya. Rabu (10/08/22).

Daeng Sirua yang di temui dirumahnya itu, menceritakan awal mula kejadian yang menimpa ia dan istrinya.

Awalnya, ada seorang wanita bernama Haja Kenna Seorang rentenir yang datang kerumahnya untuk menagih utang istrinya.

Kedatangan Haja Kenna itu, didampingi oleh dua orang anaknya bernama Hasna dan Wawan menggunakan Bentor.

“Kemudian, Haja Kenna langsung masuk kerumah lalu memaki maki istri saya dengan sebutan kata kata kotor dan bahas menuduh saya sebagai penipu dan pencuri” Jelas Sirua.

Kemudian, Daeng Sirua meminta agar Haja Kenna supaya tenang, agar tidak terdengar oleh tetangga rumahnya.

Akan tetapi Haja Kenna tetap saja memaki maki dengan kata kata kotor.

“Sembari Haja Kenna marah marah dengan bahasa kotor, saya langsung tanya, berapa sebenarnya utang istriku ?? biar saya bayar, supaya masalah ini selesai”Tuturnya.

Daeng Sirua pun, mengambil uang senilai satu juta rupiah dan memberikan kepada Haja Kenna, sembari meminta catatan utang istrinya dengan niat ingin mengetahui jumlah utang sang istri.

Namun, kata Daeng Sirua, Haja Kenna tidak ingin memperlihatkan catatan utang istrinya, hanya mengambil uang satu juta yang ia berikan lalu meninggalkan rumahnya sembari ribut dengan kata kata kotor yang dilontarkan hingga seluruh tetangganya mendengarkan.

“mendengar Haja Kenna ribut memaki maki dengan bahasa kotornya itu, istriku langsung menegurnya, dan tiba tiba anak Haja Kenna lansung menarik rambut istriku dan disitulah terjadi perkelahian antara istri dan anak Haja Kenna” jelas Daeng Sirua.

Sementara itu, sejumlah tetangga Daeng Sirua yang menyaksikan peristiwa itu mengaku jika istri Daeng Sirua atas nama Kasma, dikeroyok 3 orang.

“Saya lihat Istrinya Daeng Sirua itu di keroyok oleh 3 orang yaitu Hasna, Wawan dan termasuk Haja Kenna” kata Karaeng Somba, tetangga Daeng Sirua.

Karaeng Somba menjelaskan jika antara Kasma dan Hasna posisinya saling tarik rambut, dan posisi Wawan mencekik Kasma dan mendorong kepala kasma ke tembok rumah warga, Sementara Haja Kenna ikut menarik rambut Kasma.

Sementara itu pihak Polres Gowa belum berhasil dimintai keterangannya sampai berita ini tayang. (Rls/ Rsw)

SULSEL, MEDIAPATRIOT.CO.ID – Ratusan Massa Ormas Garda Nusantara Sulsel menggelar aksi unjuk rasa didepan kantor PT. PLN UIW Sulselrabar di jalan Hertasning no. 1 kota Makassar, senin (8/8/2022).

Dalam aksinya, massa ormas Garda Nusantara menyatakan sikap dan menuntut General Manager (GM) PT. PLN Persero UIW Sulselrabar dicopot dari jabatanya karena dinilai tidak becus menjalankan tugasnya.

“Betul, bukan hanya General Manager UIW Sulselrabar yang kami minta dicopot, kami juga meminta Dirut PLN dan Manager ULP Panakukang untuk segera di copot.” Ujar Irwan, Panglima Lapangan dalam aksi tersebut.

Menurut Irwan Tompo, SH pihaknya juga menuntut PT. PLN agar segera meminta maaf secara terbuka dan melakukan evaluasi kepada para petugasnya dilapangan.

“Menuntut pihak PLN meminta maaf secara terbuka di 5 media Nasional dan 20 media lokal serta melakukan evaluasi kepada seluruh petugas lapangan agar tidak mengulangi kejadian pemasangan sticker kepada pelanggan yang telah memenuhi kewajibanya.” Beber Irwan Tompo, SH yang menjabat sebagai Panglima di ormas Garda Nusantara Sulsel itu.

Sementara itu, Manager PLN ULP Panakukang Maksut Amran telah memanggil vendor atau mitra PLN yang bertugas dilapangan saat kejadian menempelkan sticker di rumah pelanggan tersebut.

“Iye saya sudah memanggil petugas lapangan itu dan saya tanya langsung pada yang bersangkutan, intinya tidak ada pemutusan aliran listrik, hanya Surat Pemberitahuan Pemutusan Sementara. Awalnya petugas lapangan PLN yang membawa surat Pemberitahuan Pemutusan Sementara (TUL VI-01) di diletakkan di bawah KWH Meter pelanggan tetapi tiba-tiba ada yang memasang sticker surat Pemberitahuan di sekretariat DPD Garda Nusantara Sulsel.” Ungkapnya saat diwawancarai diloby kantor PLN UIW Sulselrabar.

Amran menambahkan, bahwa pihaknya bersedia menerima perwakilan aksi demo untuk berdiskusi terkait beberapa hal yang perlu diluruskan.

“Kita siap menerima perwakilan massa demontrasi untuk berdiskusi, PLN dalam hal ini ULP Panakukang terbuka untuk menerima kritikan dan masukan dari masyarakat.” Tutup Amran yang baru menjabat sebagai Manager ULP Panakukang dibulan februari lalu.

Diketahui, aksi unjuk rasa massa ormas Garda Nusantara Sulsel di kantor PLN UIW Sulselrabar imbas adanya petugas lapangan PLN yang membawa surat Pemberitahuan Pemutusan Sementara dan memasang sticker Pemberitahuan.

Menurut penghuni rumah, listrik yang digunakan telah terbayar lunas, tetapi pihak PLN masih membawa Surat Pemberitahuan Pemutusan dan ada yang memasang sticker tersebut.

Diakhir aksinya, pihak ormas Garda Nusantara menyerahkan pernyataan sikap mereka ke PLN terkait beberapa tuntutan dan diterima langsung oleh Manager ULP Panakukang. (*)

GOWA, MEDIAPATRIOT.CO.ID – Penambangan Pasir / Galian C diduga Ilegal merajalela di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.

Namun mirisnya tambang Pasir yang diduga tidak Mengantongi izin tersebut tidak pernah tersentuh dari Tim terpadu maupun dari pihak Polres Gowa.

” Sudah sepekan terakhir sudah ada tiga titik lokasi penambangan pasir di desa Jipang” Ujar salah satu warga Inisial AL. Minggu (07/08)

Sementara itu, ” maraknya tambang tersebut kami mewakili masyarakat desa Jipang khawatir akan terjadinya dampak lingkungan, karena dekat area pemukiman warga, maupun pengguna jalan sangat resa karena ratusan mobil truk yang bermuatan pasir berlalu lalang dimalam hari, sehingga debu-debu berdampak bagi masyarakat sehingga kami minta bapak Kapolda Sulsel agar segera turun menindaklanjuti dan menutup tambang yang merajalela di desa Jipang” harap AL.

Sementara warga berinisial AN, sangat keberatan atas tambang tersebut karena pas di samping lahan miliknya yang di tambang. Khawatirnya dampaknya terhadap lahan ikut runtuh karena galian tambang tersebut dalam.

” Dampaknya lahan milik kami ikut runtuh karena galian tambang tersebut dalam, kami berharap pihak pemerintah dan APH untuk segera bertindak. ujarnya

Olehnya itu, sebagai warga biasa kami menilai Pemerintah Desa, pemerintah Kecamatan, kabupaten dan Polres Gowa, terkesan tak berkutik dan diduga tutup mata.sehingga kami minta Polda Sulsel untuk turung segera menindaklanjuti. (*)

MAKASSAR, MEDIAPATRIOT.CO.ID – Ada ada saja ulah sejumlah oknum di Dinas Pendidikan Kota Makassar Sulawesi Selatan, Bukannya berprinsip sebagai pendidik tetapi malah bermain produk project swakelola Dana BOS melalui kebijakan yang diembangnya secara dengan mudahnya melakukan intervensi melalui dugaan permainan pengelolaan anggaran Biaya Operasional Sekolah tahun ini.

Inisial “AL” (red; pegawai Prasarana Disdik) dan “FT” (red; Kepsek SD di Kota Makassar), sebut saja kedua oknum ini diduga telah merugikan pekerja sampai puluhan juta rupiah.

Melalui pengakuan sang pekerja kepada crew Mediapatriot.co.id dengan jengkelnya menegaskan, “Agar Polda Sulawesi Selatan dalam hal ini bagian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bisa melakukan pendalaman atas pengelolaan anggaran dana BOS di sejumlah sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Makassar serta Sejumlah Oknum yang terindikasi terlibat dalam permainan yang telah merugikan kami selaku pekerja (tukang)” tegas A. Qadry, Jum’at (05/08).

Dirinya menambahkan, “Kami hanya meminta hak keadilan serta niat baik dari kepala sekolah atas apa yang telah kami kerjakan melalui pengeluaran dana pribadi, modal kepercayaan yang kami berikan hanya berujung merugikan kami puluhan juta dari hasil keringat yang disertai materi, jadi sejumlah oknum itu harus terperiksa dan terpenjara” jengkel pekerja.

Sementara itu Inisial “AL” melalui sambungan telefon selulernya baru baru ini mengaku jika dirinya salah satu pegawai Dinas Pendidikan Kota Makassar di Bidang Prasarana, “Iyee betul saya merupakan salah satu pegawai di Dinas Pendidikan Kota Makassar” ujarnya.

Ditanya terkait soal indikasi merugikan pekerja “AL” mengatakan, “Minta maaf kami akan selesaikan 1 sampai 2 hari kedepan serta kami akan berkoordinasi dengan kepala sekolah” bebernya.

Dari hasil penelusuran investigasi crew mediapatriot.co.id terdapat sejumlah dugaan labrak juknis Swakelola Dana BOS yang dilakukan oleh Kepsek “FT” melalui kerjasama “AL” yang layak terpenjarakan serta dicopot jadi ASN sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu sejumlah sekolah di Dinas Pendidikan Kota Makassar tahun anggaran 2022 disinyalir bermain terhadap pengelolaan Swakelola Dana BOS.

Sampai berita ini terbit, Kepsek “FT” dan Kadisdik Kota Makassar belum berhasil dimintai tanggapannya. Bersambung.. (Penulis MT_Patriot)

TAKALAR, MEDIAPATRIOT.CO.ID – Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) Universitas Hasanuddin Gelombang 108 Posko Takalar 7 Kecamatan Polongbangkeng Selatan gelar program kerja melalui tema “Nonton Bersama” di pelataran masjid nurul Jihad Lingkungan Makammu II Kelurahan Bulukunyi Sabtu, (16/07).

Sebagai salah satu program kerja KKNT Universitas Hasanuddin yang dikolaborasikan bersama pemerintah Kelurahan Bulukunyi tentunya memiliki nilai inspirasi atau motivasi terhadap masyarakat terkhusus bagi para anak didik bangsa dengan tujuan agar tidak menyurutkan semangat dalam menempuh pendidikan.

Judul Film “Sepatu Dahlan” yang dipertontongkan oleh KKNT UNHAS tentunya sangat menginspirasi kehidupan dengan memiliki makna prinsip serta alur cerita bahwa “Kemiskinan, Keterbatasan Dan Kesederhanaan Bukan Penghalang Untuk Meraih Kesuksesan, karena dengan dilandasi semangat pendidikan maka tak ada kata tidak mungkin untuk meraih segalanya”.

Disela sela kegiatan, Lurah Bulukunyi Nasaruddin Daud dalam sambutannya mengapresiasi terlaksananya kegiatan proker yang dilaksanakan oleh Mahasiswa/Mahasiswi Universitas Hasanuddin.

“Kami sangat mengapresiasi atas terlaksananya proker Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) Universitas Hasanuddin Gelombang 108 posko 7 Takalar, semoga melalui nonton bareng “Sepatu Dahlan” masyarakat khususnya para generasi penerus dapat terinspirasi dalam semangat berpendidikan” ujar Nasaruddin Daud.

Sementara itu perwakilan KKNT UNHAS saat dimintai keterangannya oleh awak mediapatriot.co.id berharap agar para anak didik tidak surut dalam semangat bersekolah dan harus memiliki motivasi dalam menempuh pendidikan.

“Berharap dengan terlaksananya salah satu program kerja melalui nonton bersama ini, semoga menjadikan inspirasi terhadap para generasi penerus bangsa untuk tidak putus sekolah seperti alur cerita film “Sepatu Dahlan”, disamping itu bertujuan agar masyarakat utamanya anak didik agar senantiasa memiliki jiwa semangat dalam menempuh pendidikan meskipun dalam keadaan kesederhanaan dan keterbatasan untuk meraih mimpi dan cita cita agar dapat bermanfaat bagi manusia lain”, jelas Rismawati Nur.

Kesimpulan : “Keterbatasan, Kesederhanaan dan Kemiskinan Bukan Merupakan Syarat Mutlak Dan Penghalang Dalam Meraih Cita Cita, Karena Sesungguhnya Kesuksesan Itu Terlahir Melalui Jiwa Motivasi dan Semangat Menimbah Ilmu Agar Mampu Bermanfaat Bagi Manusia Lain Kelak, Karena Sebaik Baik Manusia Ialah Mampu Bermanfaat Bagi Manusia Lain” (PENULIS : MASKUR TUTU_PATRIOT)

TAKALAR, MEDIAPATRIOT.CO.ID – Kapolres Takalar, AKBP. Gotam Hidayat bersama Perwira seksi teritorial Kodim 1426 Takalar (Pasiter) sekaligus Danramil Pattallassang, Kapten Infanteri muhammad Nur memantau vaksinasi di Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Takalar di jalan Wolter Mongonsidi nomor 148 Kelurahan Kallabbirang, Kecamatan Pattallassang, Senin (27/06/2020).

Kapolres Takalar, AKBP. Gotam Hidayat, mengatakan kunjungan ke Kantor PWI Takalar dalam rangka melihat vaksinasi dalam rangka HUT Bhayangkara ke-76 yang dikerjasamakan dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Takalar dengan TNI untuk sama-sama melakukan percepatan vaksinasi di Kabupaten Takalar.

“Untuk saat ini di Kabupaten Takalar memang dosis 3 masih di angkat 7%, dosis 2, 60% dan dosis 3, 87%. Jadi kami berharap kalau ada masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi bisa datang di gerai yang sudah tersedia di Kabupaten Takalar,” harap AKBP. Gotam Hidayat.

AKBP. Gotam Hidayat menambahkan bahwa pelayanan vaksinasi setiap hari senin sampai sabtu di lakukan di Klinik Polres Takalar, buka pelayanan dimulai jam 08.00 sampai pukul 13:00, silahkan masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi, baik dosis 1, 2 dan 3 datang di klinik Polres Takalar, ungkapnya.

Berdasarkan pantauan media ini, Tim Vaksinasi dua dari Polres dan dua dari Kodim 1426 Takalar. Kemudian jumlah yang divaksin secara keseluruhan sebanyak 114 orang dan setelah di vaksin masyarakat diberikan sembako dan doorprize.

Sementara Ketua PWI Takalar, Hasdar Sikki berharap kedepannya agar selalu terjalin sinergitas antara Polres Takalar, Kodim 1426 Takalar dan PWI Kabupaten Takalar, ujar Hasdar Sikki. (*)

TAKALAR, MEDIAPATRIOT.CO.ID – Dalam rangka HUT Bhayangkara ke -76, Polres bersama TNI dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Takalar bekerjasama melaksanakan vaksinasi senin mendatang (27/06/2022) di Sekretariat PWI Takalar jalan Wolter monginsidi no.148 Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Takalar, Hasdar Sikki membenarkan bahwa dalam rangka menjelang HUT Bhayangkara ke -76, pihaknya bakal melaksanakan vaksinasi yang dikerjasamakan dengan Polres dan Kodim 1426 Takalar.

“Vaksinasi ini bagian dari sinergitas kami dengan Polres dan Kodim 1426 Takalar untuk terus mendukung percepatan vaksinasi di Kabupaten Takalar dalam rangka menjelang HUT Bhayangkara ke -76 pada tanggal 1 Juli mendatang.
Sehingga saya sangat berharap kepada semua Pengurus dan anggota PWI Kabupaten Takalar yang belum di vaksin satu, dua dan booster agar kiranya bisa ikut di vaksin pada hari Senin (27/06/2022) mendatang,” harap Hasdar Sikki, Sabtu (25/06/2022).

Selain itu, Hasdar Sikki juga berharap kepada semua masyarakat Takalar yang belum divaksin satu, dua dan booster agar kiranya bisa datang di Kantor PWI Takalar untuk di vaksin.

“Kami juga menyiapkan doorprize dan sembako bagi masyarakat yang datang di vaksin, sehingga saya berharap kegiatan vaksin ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk ikut vaksin sekaligus berkesempatan mendapatkan doorprize dan sembako,” beber Hasdar Sikki.

Sementara Kapolres Takalar, AKBP. Gotam Hidayat mengatakan vaksinasi ini kami lakukan berkat kerjasama dengan TNI dan PWI Kabupaten Takalar dalam rangka percepatan vaksinasi di Kabupaten Takalar yang dirangkaikan dengan HUT Bhayangkara ke -76, ujar AKBP. Gotam Hidayat via Telpon whatsAap. (*)

SULSEL, MEDIAPATRIOT.CO.ID – Grand Issue/Full Chaos : – Minta Aparat Penegak Hukum Periksa Oknum Yang Terlibat Dalam Kebijakan Administrasi Bantuan Bibit/Benih Padi Kabupaten Takalar. – Kental Dugaan Dinas Pertanian Takalar Politisasi Bantuan Bibit Padi APBD Provinsi T.A 2022. – Diduga Syarat KKN Penyaluran Bantuan Bibit Padi. – Distribusi Bantuan Padi Terindikasi Tidak Sesuai Usulan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kelompok. Hari/Tgl : 23 Juni 2022 Pukul : 19.30 WITA Titik Kumpul : Warkop Maharani Makassar

TAKALAR, MEDIAPATRIOT.CO.ID – Kental dugaan dijadikan ajang bisnis dalam bantuan bibit padi yang dipercayakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Takalar dalam penyaluran distribusi ke kelompok tani penerima, hal tersebut tentunya sangat berpotensi dan berdampak merugikan para petani dimulai dari pemilik lahan sampai pada nama kelompok tani yang menjadi penerima bantuan melalui anggaran APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 tersebut.

Bantuan bibit padi yang telah terindikasi hanya dijadikan ajang bisnis untuk meraup keuntungan dan penyalurannya yang dinilai tidak transparan itu kembali mendapat kritikan pedas karena disinyalir tidak sesuai dengan Calon Petani Calon Lahan Kelompok (CPCL) yang menjadi dasar usulan bantuan ke Provinsi.

Sebelumnya Kepala Bidang Tanaman Pangan Distan Takalar saat dikonfirmasi awak mediapatriot.co.id melalui panggilan Whatsaapnya, mengatakan bantuan bibit tersebut telah realisasi dan telah tersalurkan kepada para kelompok tani yang menyebar di berbagai kecamatan di kabupaten Takalar.

“Bantuan itu telah didistribusikan kepada para kelompok tani penerima dari beberapa bulan lalu, dan sebagai dasar penerima asas manfaat itu dilakukan melalui usulan kelompok dan penyuluh yang didukung oleh CPCL” jelas Nurhayati Sp, Jum’at (17/06).

Dirinya menambahkan soal nama dan jumlah kelompok serta jumlah totalitas bibit yang tersalur secara bertahap itu agak lupa, “Soal nama nama kelompok serta jumlah bibit kurang hafal, kalau jumlah keseluruhan kelompok penerima di Kabupaten Takalar kurang lebih 100 kelompok yang menerima dan dilengkapi oleh format setiap penyaluran kepada para petani untuk jumlah bantuannya” tutup Nurhayati sembari mengatakan akan meminta izin terlebih dahulu kepada Kadis Pertanian Takalar untuk membuka data nama kelompok penerima.

Sementara itu, penggiat dan pemerhati pertanian meminta Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan agar segera turun ke lapangan kroscek penyalurannya ke tiap tiap petani sesuai dengan usulan CPCL Kelompok.

“Sebelum kami melaporkan kegiatan ini ke Aparat Penegak Hukum perihal dugaan jual beli bantuan bibit, Kami meminta dan mendesak Dinas Pertanian Provinsi dalam hal ini Bidang Tanaman Pangan Provinsi Sulsel agar monitoring kembali bantuan bibit padi di Kabupaten Takalar yang diduga fiktif dan tidak sesuai dengan Usulan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kelompok penerima yang jumlahnya lumayan fantastis tersebut” tegas Rian Rifaldy. (Penulis : Maskur Tutu_Patriot)

TAKALAR, MEDIAPATRIOT.CO.ID – Kental dugaan dijadikan ajang bisnis dalam distribusi bantuan bibit padi yang dipercayakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Takalar untuk para kelompok tani penerima yang tentunya sangat berpotensi dan berdampak merugikan para petani dimulai dari pemilik lahan sampai pada nama kelompok tani yang menjadi penerima bantuan melalui anggaran APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 tersebut.

Bantuan bibit padi yang telah terindikasi hanya dijadikan ajang bisnis untuk meraup keuntungan dan penyalurannya yang dinilai tidak transparan itu kembali mendapat kritikan pedas karena disinyalir tidak sesuai dengan Calon Petani Calon Lahan Kelompok (CPCL) yang menjadi dasar usulan bantuan ke Provinsi.

Sebelumnya Kepala Bidang Tanaman Pangan Distan Takalar saat dikonfirmasi awak mediapatriot.co.id melalui panggilan Whatsaapnya, mengatakan bantuan bibit tersebut telah realisasi dan telah tersalurkan kepada para kelompok tani yang menyebar di berbagai kecamatan di kabupaten Takalar.

“Bantuan itu telah didistribusikan kepada para kelompok tani penerima dari beberapa bulan lalu, dan sebagai dasar penerima asas manfaat itu dilakukan melalui usulan kelompok dan penyuluh yang didukung oleh CPCL” jelas Nurhayati Sp, Jum’at (17/06).

Dirinya menambahkan soal nama dan jumlah kelompok serta jumlah totalitas bibit yang tersalur secara bertahap itu agak lupa, “Soal nama nama kelompok serta jumlah bibit kurang hafal, kalau jumlah keseluruhan kelompok penerima di Kabupaten Takalar kurang lebih 100 kelompok yang menerima dan dilengkapi oleh format setiap penyaluran kepada para petani untuk jumlah bantuannya” tutup Nurhayati sembari mengatakan akan meminta izin terlebih dahulu kepada Kadis Pertanian Takalar untuk membuka data nama kelompok penerima.

Sementara itu, penggiat dan pemerhati pertanian meminta Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan agar segera turun ke lapangan kroscek penyalurannya ke tiap tiap petani sesuai dengan usulan CPCL Kelompok.

“Sebelum kami melaporkan kegiatan ini ke Aparat Penegak Hukum perihal dugaan jual beli bantuan bibit, Kami meminta dan mendesak Dinas Pertanian Provinsi dalam hal ini Bidang Tanaman Pangan Provinsi Sulsel agar monitoring kembali bantuan bibit padi di Kabupaten Takalar yang diduga fiktif dan tidak sesuai dengan Usulan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Kelompok penerima yang jumlahnya lumayan fantastis tersebut” tegas Rian Rifaldy. (Penulis : Maskur Tutu_Patriot)

TAKALAR, MEDIAPATRIOT.CO.ID – Bagaimana tidak para petani di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan bisa sejahtera jika masih saja ada oknum oknum nakal yang kental dugaan bermain menjadikan ajang bisnis sampai dinilai tidak bisa bertanggung jawab dengan baik dalam mendistribusikan berbagai bantuan kepada para kelompok tani yang tentunya sangat berpotensi dan dapat berdampak merugikan para petani/pemilik lahan sampai pada nama kelompok tani yang menjadi penerima bantuan melalui anggaran APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022.

Sebut saja salah satunya bantuan bibit padi melalui Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Takalar yang telah terindikasi hanya dijadikan ajang bisnis untuk meraup keuntungan, selain itu penyalurannya pun juga dinilai tidak transparan dilakukan oleh pihak Dinas Pertanian Takalar yang disinyalir tidak sesuai dengan Calon Petani Calon Lahan Kelompok (CPCL) yang menjadi dasar usulan bantuan ke Provinsi sehingga diduga terjadi penyimpangan anggaran yang sumbernya melalui dari APBD Provinsi tersebut.

Kepala Bidang Tanaman Pangan Distan Takalar saat dikonfirmasi awak mediapatriot.co.id melalui panggilan Whatsaapnya mengatakan bantuan bibit tersebut telah realisasi dan telah tersalurkan kepada para kelompok tani yang menyebar di berbagai kecamatan di kabupaten Takalar.

“Bantuan itu telah didistribusikan kepada para kelompok tani penerima dari beberapa bulan lalu, dan sebagai dasar penerima asas manfaat itu dilakukan melalui usulan kelompok dan penyuluh yang didukung oleh CPCL” jelas Nurhayati Jum’at (17/06).

Dirinya menambahkan soal nama dan jumlah kelompok serta jumlah totalitas bibit yang tersalur secara bertahap itu agak lupa, “Soal nama nama kelompok serta jumlah bibit kurang hafal, kalau jumlah keseluruhan kelompok penerima di Kabupaten Takalar kurang lebih 100 kelompok yang menerima dan dilengkapi oleh format setiap penyaluran kepada para petani untuk jumlah bantuannya” tutup Nurhayati sembari mengatakan akan meminta izin terlebih dahulu kepada Kadis Pertanian Takalar untuk membuka data nama kelompok penerima. Bersambung… (Penulis : Maskur Tutu_Patriot)

TAKALAR, MEDIAPATRIOT.CO.ID – Salah satu oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Dinas Parawisata pemuda dan olahraga Kabupaten Takalar inisial HS malas berkantor, dikutip dari laman berita celebestoday, senin (13/6/2022).

Menyikapi hal tersebut Ketua LSM Pelopor Kabupaten Takalar Syamsuddin Rala menuturkan Hal ini tidak di benarkan, eloknya Seorang ASN harus mengutamakan tugas pokoknya sebagai ASN dari pada tugas yang lain, hal ini ia ungkapkan pada saat dirinya ingin bertemu dengan HS di ruang kerjanya namun HS tidak ada di tempat.

“Seharusnya HS ini mengutamakan pekerjaan pokoknya dari pekerjaan yang lain, apalagi diakan ASN seharusnya dari jam 8 sudah ada di tempat ini sudah jam 10 belum ada di tempat,” ungkap Ketua LSM Pelopor Syamsuddin Rala

“Dan itu disaksikan sendiri oleh pak kadis dan pengakuaan pak kadis mereka juga tidak ada tugas luar hari ini.” Tambah Rala

Sementara itu kepala Dinas Parawisata pemuda dan olahraga Darwis mengatakan, Soal Salah satu Anggota saya yang tidak masuk itu adalah internal kami dan saya yang akan melakukan teguran kalau meraka malas masuk berkantor dan memang hari ini tidak ada yang di tugaskan di luar.

“Saya akan panggil dulu kepada yang bersangkutan, dan Itu masalah internal kami nanti saya tegur dan surati.” Tutur Darwis Kadis Parawisata pemuda dan olahraga (*)

TAKALAR, MEDIAPATRIOT.CO.ID – Cegah Politik uang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Takalar melaksanakan Dialog Publik Tematik dengan tema peran stakeholder dalam mencegah politik uang pada pemilu tahun 2024.

Dialog ini dirangkaikan dengan
MoU pengawasan Partisipatif dengan Persatuan Wartawan Indonesi (PWI) Kabupaten Takalar di media Center Kantor Sekretariat Bawaslu Takalar, Jum’at (10/06/2022).

Diketahui Dialog yang diprakarsai Bawaslu Kabupaten Takalar menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Takalar sebagai narasumber di hadapan para ketua jurnalis, organisasi perempuan, organisasi Mahasiswa, forum awas pelajar dan alumni SKPP Takalar.

Ketua Bawaslu Kabupaten Takalar, Ibrahim Salim dalam sambutannya sekaligus membuka acara mengatakan di Takalar harus diciptakan iklim demokrasi yang baik, dimana di tahun 2016 Takalar bersih dari politik uang, dan bawaslu takalar pada saat itu terbaik karena tidak adanya kasus politik uang.

“Melalui kegiatan ini kita bersama-sama stakeholder mengampanyekan bahaya politik uang ke masyarakat demi Takalar yang lebih baik”, ucap Ibrahim.

Sebagai narasumber, Salahuddin Kepala Kejaksaan Negeri Takalar menjelaskan larangan dan sanksi pidana politik uang dan meyarankan segenap jajaran membantu tugas Bawaslu Takalar untuk mencegah terjadinya politik uang.

“Para Ketua Jurnalis dan Organisasi yang yang diketahui aktivis Takalar ini sebaiknya bekerja maksimal membantu tugas Bawaslu Takalar melawan politik uang demi pemilu 2024 nanti yang berkualitas”, ujarnya.

Demikian pula dikatakan Syaifuddin selaku Kordiv HPPS Bawaslu Takalar, pemahaman regulasi politik uang harus dipahami organisasi agar penyampaian larangan dan sanksi politik uang dapat dipahami masyarakat Takalar.

Sementara Nellyati, Koordinator PHL Bawaslu Takalar yang memandu dialog dan menindaklanjuti dengan memberikan ruang kepada masing-masing organisasi untuk merumuskan gerakan sosialisasi pengawasan partisipatif.

“Pasca dialog dan penandatangan MoU bersama stakeholder, dilanjutkan dengan diskusi bersama para ketua organisasi untuk merancang gerakan bersama dalam memaksimalkan upaya dan strategi melawan politik uang di Kabupaten Takalar”, tutup Nelly. (*)

SULSEL, MEDIAPATRIOT.CO.ID – Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memastikan akan mengawal kisruh gedung PWI Sulsel yang disegel secara paksa oleh Satpol PP. Hal ini dinilai sebagai tindakan yang mempermalukan organisasi wartawan tertua di Indonesia.

Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari menegaskan, mengusik keberadaan PWI di daerah sama saja dengan mengganggu organisasi PWI secara nasional. Apalagi PWI Sulsel punya dasar hak menempati gedung PWI Sulsel yang berada di Jalan AP Pettarani Nomor 31 Makassar.

Ditegaskannya, Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Sulsel yang memberikan hak pemanfaatan lahan dan gedung harusnya dihargai Pemprov, sebab SK tersebut belum dicabut sampai saat ini. 

“Kami akan urus ini. PWI akan mencari jalan terbaik agar tidak ada tindakan merugikan PWI Sulsel. Kami akan komunikasikan ini dengan Kemendagri, ini tidak boleh dibiarkan,” tegasnya saat memimpin rapat khusus membahas masalah PWI Sulsel yang sudah menjadi keprihatinan dunia pers secara nasional di Ruang Rapat PWI Pusat, Jakarta, Jumat (10/6/2022).

Atal menegaskan, sesuai dengan pendalaman PWI Pusat atas masalah ini, terlihat ada upaya yang terkesan dipaksakan karena proses-proses yang berjalan antara PWI Sulsel, DPRD Sulsel, dan pihak Pemprov masih berjalan untuk mencari titik tengah yang tidak merugikan semua pihak. 

“Harusnya kan bisa dengan cara-cara elegan. Kami terus terang prihatin dengan perlakuan Satpol PP atas gedung PWI Sulsel,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Ilham Bintang mengatakan, langkah penyegelan jelas sebuah pelanggaran. Harusnya menurut Ilham, kalau ada anggapan PWI Sulsel melakukan pelanggaran, mestinya dibicarakan tersendiri. Tidak serta merta melarang kegiatan PWI Sulsel.

“Sekarang saya mau tegaskan, ini adalah persoalan PWI Pusat juga, kami akan ambil alih ini persoalan dengan tetap berkoordinasi dengan pengurus PWI Sulsel,” tegasnya.

Ilham Bintang juga mendesak pihak Pemprov melalui Satpol PP untuk segera meniadakan pagar kawat yang dipasang di depan Press Club PWI Sulsel. Alasannya, komunikasi akan sulit terbangun dengan  baik, jika ada tindakan yang menggangu aktivitas PWI.

“Intinya cabut dulu pagar kawat duri itu, tidak enak sekali dilihat,” imbuhnya.

Secara hukum, lanjut Ilham, SK Gubernur Sulsel perihal hak pemanfaatan dan penggunaan lahan dan gedung PWI Sulsel sudah cukup jelas.

“Ini masih belaku dan sah karena tidak pernah dicabut. Mari kita hargai ini. Soal ke depannya nanti dibicarakan bagaimana model kesepahamannya,” kata Ilham.

Selain itu, Ilham Bintang menyebutkan PWI Pusat akan tetap berjuang agar PWI Sulsel bisa tetap menggunakan gedung di Jalan AP Pettarani sesuai peruntukannya. Tetapi apabila Pemprov berkeras harus diambil gedung itu, maka harus dibicarakan bagaimana taksasi penggantian atau kompensasi atas hak PWI.

“Ini tentu opsi-opsi yang bisa diambil nanti,” urainya.

Sementara itu, Ketua Tim Hukum PWI Sulsel, Arman Sewang mengatakan, upaya duduk bersama sebenarnya sudah diupayakan PWI dengan melibatkan DPRD Sulsel.

“Karena ini produk DPRD yang ditindaklanjuti SK Gubernur Sulsel. Hasil pertemuan terakhir di DPRD Sulsel pada Kamis, 9 Juni juga sudah disepakati akan ada langkah-langkah duduk bersama mecari solusi atas masalah ini dalam waktu 30 hari kerja ke depan,” jelas Arman.

Arman juga sangat mengapresiasi PWI Pusat yang menentukan sikap secara tegas akan membantu PWI Sulsel sebagi bagian dari PWI Pusat keluar dari masalah ini.

“Sekarang kami tunggu langkah-langkah PWI Pusat setelah memastikan akan turun tangan. Selain itu, komunikasi PWI Sulsel dengan Pemprov Sulsel tetap akan dilakukan,” tutup Arman. (*)

TAKALAR, MEDIAPATRIOT.CO.ID – Rapat koordinasi program prioritas Gubernur Sulawesi Selatan Dibuka resmi sekali ajang silaturahmi Ibu Kepala cabang Dinas wilayah VII, meliputi Kabupaten Takalar dan Jeneponto tanggal 9 – 06- 2022 di SMA 3 Takalar yang dihadiri Kepala cabang Dinas wilayah VII, Dra. Hj. Andi Ernawati,.M.Pd, dan didampingi Kasi SMA, Muhammad Nur Indra.SH,Kasi SMK.Sugralis.SE.MM, Kepala Tata Usaha .Asrul.S.Sos.M.Si. Ketua MKKS SMA/SMK, dan SLB se- Kabupaten Takalar serta seluruh Kepala UPT SMA,SMK dan SLB Negeri dan Swasta Kabupaten Takalar.

Dalam agenda rapat koordinasi kali ini yaitu percepatan program unggulan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman sekaligus dirangkaikan tatap muka atau silaturtahmi sebagai pejabat baru Kepala cabang dinas wilayah VII, Dra Hj.Andi Ernawati. M.Pd.

Lanjutnya Andi Erna (sapaan akrab nya). diharapkan dalam acara ini senantiasa terjalin sinergis, kerjasama yang baik sehingga seluruh program- program Gubernur, melalui Dinas Pendidikan wilayah VII pada khususnya Kabupaten Takalar dan Jeneponto kita kawal berbagai program unggulan yaitu ada 19 Item program andalan gubernur perlu kita implementasikan untuk memajukan pendidikan.

Urainya lagi, Andi Erna marilah kita bekerja sama dengan baik, bekerja tulus ikhlas insyaallah, akan indah pada waktunya, Intinya harus diperhatikan sesuai program prioritas Gubernur antara lain:

– Indeks Pembangunan Manusia ( IPM) dan indeks Pendidikan (Partisipasi Pendidikan),

– Presentasi jumlah warga negara usia 16-18 yang berpartisipasi dalam pendidikan Menengah.

– Persentasi jumlah warga negara usia 04- 18 tahun termasuk dalam penduduk disibilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus.

– Persentasi siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Alquran dan persentasi SMA/SMK bebas narkoba.

– Persentasi sekolah yang menerapkan kurikulum lokal.

– Persentasi pendidikan menengah yang telah menerapkan penyelenggaraan dan pelayanan TIK.

*Rasiao Guru terhadap murid pendidikan menegah*

– Persentasi guru SMA, SMKSLB yang bersertifikat.
– Persentasi satuan pendidikan yang memperoleh Ijazah.

– Persentasi satuan Pendidikan yang memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan

– Persentasi SMK SMA yang menerbitkan karya Sastra dengan jumlah sekolah yang hijau dan produktif, jumlah kader penggerak pendidikan keluarga dan anak, jumlah kader penggerak pendidikan keluarga, jumlah SMK BLUD serta jumlah program kegiatan penguatan karakter agama, seni budaya, anti Narkoba, anti bulling, radikalisme Dll.

partisipasi dalam melaksanakan kebijakan program kegiatan Nasional.

partisipasi dalam melaksanakan kebijakan Program kegiatan, pemerintah kab. kota. Yang menjadi perhatian khusus, dari semua unsur dari semua program Gubernur yakni:
program prioritas seperti Pokasi, literasi Alquran, dengan penjabaran agar terus meningkat tentunya bagaimana perkembangan kemajuannya misal :
-berapa yang sudah baca alquran, berapa jus yang sudah di hafal dan pada akhirnya bisa Hafidz ini yang kita inginkan harus ada kemajuan sesuai arahan Gubernur. -penyalahgunaan Narkoba, ini juga tidak kalah pentingnya karena penggunaan obat obat terlarang dapat merusak generasi palanjut, terutama anak didik bila sejak dini tidak diwaspadai., Orang tua, Guru dan semua elemen masyarakat harus ikut serta dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. (*)